Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda ini mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum (dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah); 2. Azas Umum: a) Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, b) Azas umum Penyusunan dan penetapan APBD, c) Azas Umum Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD; 3. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah: a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, b) Koordinator Pengelolaan keuangan Daerah, c) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, d) Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah, e) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, f) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, g) Bendahara Penerimaan dan pengeluaran; 4. Susunan APBD: a) Struktur APBD, b) Pendapatan Daerah, c) Belanja Daerah, d) Pembiayaan Daerah; 5. Penyusunan Rancangan APBD: a) Rencana Kerja Pemda, b) Kebijakan Umum APBD, c) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, d) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, e) Penyiapan Raperda APBD; 6, Penetapan APBD dan Perubahan APBD: a) Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, b) Persetujuan Rancangan Perda tentang APBD, c) Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD, d) Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, e) Perubahan APBD, 7. Pelaksanaan APBD: a) Penyiapan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, b) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah, c) Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, d) Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah, e) Pengendalian Defisit dan penggunaan Surplus APBD, 8. penatausahaan Keuangan Daerah: a) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, b) Akuntansi Keuangan Daerah; 9. Kekayaan dan Kewajiban: a) Pengelolaan Kas Umum Daerah, b) Pengelolaan Piutang Daerah, c) Pengelolaan Investasi Daerah, d) Pengelolaan Barang Milik Daerah, e) Pengelolaan Dana Cadangan, f) Pengelolaan Utang Daerah; 10. Laporan Pelaksanaan APBD; 11. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD: a) Bentuk Pertanggungjawaban, b) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan; 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah: a) Pembinaan dan Pengawasan, b) Pengendalian Intern, c) Pemeriksaan Ekstern; 13. Penyelesaian Kerugian Daerah; 14. Pengelolaan keuangan Bdan Layanan Umum Daerah; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.