Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 204 Tahun 2014

Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pergub ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan pembayaran daerah secara elektronik berikut pelaksana mekanisme pelaksanaan; Penunjukkan Bank/Non Bank Penerima; teknis mekanisme pembayaran; teknis mekanisme pelimpahan dan pelaporan; gangguan sistem

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

204

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

17 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

19 Desember 2014

Tanggal Berlaku

19 Desember 2014

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 51048

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 9 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 204 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Pergub Prov. DKI Jakarta No. 45 Tahun 2024 tentang Sistem Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik

Mencabut :

Pergub Prov. DKI Jakarta No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah
Pergub Prov. DKI Jakarta No. 68 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank
sepanjang yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran pajak daerah

PENERIMAAN PAJAK DAERAH-PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH-SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2014
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 204, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 51048
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka memudahkan dan meningkatkan pelayanan penerimaan pajak daerah kepada Wajib Pajak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pajak daerah serta membangun sistem penerimaan pajak daerah yang transparan, cepat dan tepat dengan memanfaatkan sarana elektronik dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penerimaan pajak daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Dasar hukum PerGub ini adalah UU No.10 Th.1998; UU No.17 Th.2003; UU No.1 Th.2004; UU No.29 Th.2007; UU No.11 Th.2008; UU No.28 Th.2009; UU No.12 Th.2011; UU No.23 Th.2014 std Perpu No.2 Th.2014; PP No.58 Th.2005; PP No.39 Th.2007; PP No.60 Th.2008; PP No.91 Th.2010; Permendagri No.13 Th.2006 std Permendagri No.21 Th.2011; Permenkeu No.32/PMK.05/2014; Perda No.5 Th.2007; Perda No.6 Th.2010; Perda No.8 Th.2010; Perda No.9 Th.2010; Perda No.10 Th.2010; Perda No.11 Th.2010; Perda No.13 Th.2010; Perda No.15 Th.2010; Perda No.16 Th.2010; Perda No.17 Th.2010; Perda No.18 Th.2010; Perda No.11 Th.2011; Perda No.12 Th.2011; Perda No.16 Th.2011; Perda No.12 Th.2014; Pergub No.34 Th.2009; Pergub No.39 Th.2009; Pergub No.142 Th.2013 std Pergub No.161 Th.2014; Kepgub No.512/2009 Pergub ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan pembayaran daerah secara elektronik berikut pelaksana mekanisme pelaksanaan; Penunjukkan Bank/Non Bank Penerima; teknis mekanisme pembayaran; teknis mekanisme pelimpahan dan pelaporan; gangguan sistem
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2014. peraturan yang dicabut adalah Pergub No. 68 Th.2013 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah 14 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521