Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2014

Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pergub Ini mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak daerah berikut pelaksana mekanisme; prosedur pembayaran pajak melalui Bank; mekanisme rekonsiliasi; monitoring dan mekanisme gangguan sistem

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

06 Februari 2024

Tanggal Pengundangan

13 Februari 2024

Tanggal Berlaku

13 Februari 2024

Sumber

Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71003

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 14 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 16 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Pergub Prov. DKI Jakarta No. 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik

Mencabut :

Pergub Prov. DKI Jakarta No. 68 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank

TATA CARA PELAKSANAAN-PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
2014
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 16, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71003
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka optimalisasi dan untuk terwujudnya transparansi, tepat waktu dan tepat jumlah pelaksanaan penerimaan pejak daerah, perlu menetapkan Pergub UU No.10 Th.1998; UU No.17 Th.2003; UU No.1 Th.2004; UU No.32 Th.2004 std terakhir dengan UU No.12 Th.2008; UU No.29 Th.2007; UU No.11 Th.2008; UU No.28 Th.2009; UU No.12 Th.2011; PP No.58 Th.2005; PP No.39 Th.2007; PP No.60 Th.2008; PP No.91 Th.2010; Permendagri No.13 Th.2006 std terakhir dengan Permendagri No.21 Th.2011; Perda No.5 Th.2007; Perda No.10 Th.2008; Perda No.9 Th.2010; Perda No.10 Th.2010; Perda No.11 Th.2010; Perda No.13 Th.2010; Perda No.15 Th.2010; Perda No.16 Th.2010; Perda No.17 Th.2010; Perda No.18 Th.2010; Perda No.11 Th.2011; Perda No.12 Th.2011; Perda No.16 Th.2011; Pergub No.34 Th.2009; Pergub No.39 Th.2009; Pergub No.64 Th.2009; Pergub No.523 Th.2009; Pergub No.29 Th.2011; Pergub No.37 Th.2011; Pergub No.68 Th.2013 Pergub Ini mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak daerah berikut pelaksana mekanisme; prosedur pembayaran pajak melalui Bank; mekanisme rekonsiliasi; monitoring dan mekanisme gangguan sistem
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024. Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank 11 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521