Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011

Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang objek dan golongan retribusi, retribusi jasa umum, penyelenggaraan retribusi jasa usaha, penyelenggaraan retribusi perizinan tertentu, peninjauan tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi, pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, pengelolaan hasil retribusi pelayanan kesehatan, penyidikan, ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

01 Januari 2012

Sumber

LD.2011/No. 13

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 106 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 13 TH 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Sukoharjo No. 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
PERDA Kab. Sukoharjo No. 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Kesehatan
PERDA Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
PERDA Kab. Sukoharjo No. 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
PERDA Kab. Sukoharjo No. 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERDA Kab. Sukoharjo No. 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1997
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1990
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1987
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1986

RETRIBUSI DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Daerah
ABSTRAK:	bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Gangguan (Hinder ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah ini mengatur tentang objek dan golongan retribusi, retribusi jasa umum, penyelenggaraan retribusi jasa usaha, penyelenggaraan retribusi perizinan tertentu, peninjauan tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi, pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, pengelolaan hasil retribusi pelayanan kesehatan, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1986, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1987, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1990, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1997, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2009 dicabut. 41 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521