Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2021

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Kriteria Pemberian TPP-ASN; 4. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 5. Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 6. Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; 7. Pengelola Data; 8. Tim Monitoring dan Evaluasi; 9. TPP-ASN yang diangkat Pj, Plh, dan Plt; 10. Ketntuan Lain-lain; 11. Ketentuan Peralihan; dan 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

03 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

03 Maret 2021

Tanggal Berlaku

02 Januari 2021

Sumber

BD.2021/No.609

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 473 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No. 7 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Katingan No. 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penghasilan-aparatur sipil negara

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/No.609

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Ka bu paten Katingan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021; Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Kriteria Pemberian TPP-ASN; 4. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 5. Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 6. Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; 7. Pengelola Data; 8. Tim Monitoring dan Evaluasi; 9. TPP-ASN yang diangkat Pj, Plh, dan Plt; 10. Ketntuan Lain-lain; 11. Ketentuan Peralihan; dan 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521