kebijakan-akuntansi-pemerintah-pontianak
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2022/NO.12, LL KOTA PONTIANAK:310 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK: |
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan paling lama tahun 2022
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019
- Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kebijakan Akuntansi; Ketentuan Penutup
|
CATATAN: |
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
- Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2013; Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021
- 12 Halaman Peraturan dan 298 Halaman Penjelasan
|