Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek Dan Subyek Retribusi; 3. Jenis Retribusi; 4. Rincian Objek Retribusi; 5. Peninjauan dan Penetapan Tarif Retribusi; 6. Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut; 7. Masa Retribusi; 8. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; 9. Tata Cara Penagihan; 10. Sanksi Administrasi; 11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 12. Insentif Pemungutan; 13. Kedaluwarsa Penagihan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

04 April 2011

Tanggal Pengundangan

05 April 2011

Tanggal Berlaku

05 April 2011

Sumber

LD.2011/NO.8

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1298 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Banjar No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kab. Banjar No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Mengubah :

PERDA Kab. Banjar No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kebijakan Pemerintah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Daerah; bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek Dan Subyek Retribusi; 3. Jenis Retribusi; 4. Rincian Objek Retribusi; 5. Peninjauan dan Penetapan Tarif Retribusi; 6. Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut; 7. Masa Retribusi; 8. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; 9. Tata Cara Penagihan; 10. Sanksi Administrasi; 11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 12. Insentif Pemungutan; 13. Kedaluwarsa Penagihan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 11 Seri B Nomor Seri 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 28 Seri C Nomor Seri 04); Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 11 Seri B Nomor Seri 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2006 Seri C Nomor Seri 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07); Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 20 Seri B Nomor Seri 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 29 Seri C Nomor Seri 05); Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 21 Seri B Nomor Seri 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 30 Seri C Nomor Seri 06) 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521