Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2015

Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, BAB V TIM TEKNIS, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

27 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

27 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

27 Oktober 2015

Sumber

BD.2015 / NO.18

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 733 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.18 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

PELIMPAHAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015 / NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:	a. bahwa perubahan pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menyebabkan perubahan pembagian urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin; b. bahwa untuk efisiensi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kolaka Utara, perlu dilaksanakan penyederhanaan izin dan non izin; c. bahwa berdasarkan maksud sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan \ Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana", Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi a Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1672) 2. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Il.embaranNegara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2007 .tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara RepubiikIndonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pernbahan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lernbaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara. BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, BAB V TIM TEKNIS, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015. 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2015

Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT