Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERJZINAN, BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZIRAN, BAB V TIM TEKNIS, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2017/No.7

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 778 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.07 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 18 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pendelegasian

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa perubahan pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menyebabkan perubahan pembagian urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin; b. bahwa sesuai ketentuan peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 pasal 11 ayat (4) tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu adanya pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak relevan untuk digunakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kola.ka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) ;, 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58> Tambahan Lembaran Negara 8. Republik Indonesia 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5357); 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kola.ka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERJZINAN, BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZIRAN, BAB V TIM TEKNIS, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521