Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2016

PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai pedoaman pemilihan ketua RT serentak di Kabupatten Malinau. peraturan ini mencakup tata cara pemilihan ketua RT; pembentukan panitia pemilihan ketua RT; tahapan pemilihan ketua RT; syarat pemiliih; pendaftaran calon ketua RT; penelitian dan penetapan calon; kampanye calon ketua RT; persiapan pemungutan suara;pelaksanaan pemungutan suara; perhitungan suara; dan penetapan calon ketua RT terpilih

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

20 April 2016

Tanggal Pengundangan

20 April 2016

Tanggal Berlaku

20 April 2016

Sumber

BD 2016/NO.13

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 623 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 13 PERBUP PEDOMAN PEMILIHAN RT SERENTAK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Malinau No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Serentak

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Malinau No. 15 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK

PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAKPEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2016/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK
ABSTRAK:	sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra pemerintahan desa ; Bahwa sebagai Lembaga Kemasyarakatan, Rukun Tetangga (RT) di ketuai oleh seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) yang mempunyai peranan penting dalam efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilingkungannya; Bahwa penataan dan penertiban pengurus Rukun Tetangga perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program RT (Rukun Tetangga) Bersih; Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) Serentak Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan; Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa; Undang – undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atar Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau. Peraturan ini mengenai pedoaman pemilihan ketua RT serentak di Kabupatten Malinau. peraturan ini mencakup tata cara pemilihan ketua RT; pembentukan panitia pemilihan ketua RT; tahapan pemilihan ketua RT; syarat pemiliih; pendaftaran calon ketua RT; penelitian dan penetapan calon; kampanye calon ketua RT; persiapan pemungutan suara;pelaksanaan pemungutan suara; perhitungan suara; dan penetapan calon ketua RT terpilih
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016. 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2016

PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT