Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, maka
perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penatausahaan APBD termasuk penyusunan dan penyajian laporan serta pengendalian pelaksanaan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
91 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 88 Tahun 2020
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA UNTUK ANGKUTAN UMUM PEDESAAN PERBATASAN - PEMBEBASAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2020/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala untuk Angkutan Umum Pedesaan Perbatasan
ABSTRAK:
bahwa COVID -19 telah ditetapkan menjadi pandemi global, yang berdampak pada sektor transportasi umum, khususnya angkutan umum pedesaan dan perbatasan dari 692 (enam ratus sembilan puluh dua) armada hanya 40% yang beroperasi dengan Load Factor 25-30%; bahwa Dewan Pimpinan Cabang Organda Kab Tegal telah mengajukan surat permohonan pembebasan biaya retribusi No 24/Org?IX/2020 tanggal 27 September tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pembebasan retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala untuk angkutan umum perdesaan dan perbatasan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 4 Tahun 1984; PP No 55 Tahun2 012; PP No 74 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permenhub No 133 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2014; Perda Kab tegal No 17 Tahun 2020; Perbup Tegal No 76 Tahun 2020; Perbup Tegal No 82 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang landasan hukum pembebasan retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala untuk angkutan umum perdesaan dan perbatasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perli menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpes No 18 Tahun 2016; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Per LKPBJ No 7 Tahun 2018; Per LKPBJ No 8 Tahun 2018; Per LKPBJ No 9 Tahun 2018; Per LKPBJ No 10 Tahun 2018; Per LKPBJ No 11 Tahun 2018; Per LKPBJ No 12 Tahun 2018; Per LKPBJ No 13 Tahun 2018; Per LKPBJ No 14 Tahun 2018; Per LKPBJ No 15 Tahun 2018; Per LKPBJ No 16 Tahun 2018; Per LKPBJ No 17 Tahun 2018; Per LKPBJ No 18 Tahun 2018; Per LKPBJ No 19 Tahun2 018; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 71 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaku pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa melalui swakelola, pengadaan barang/jasa melalui penyedia, proses pengadaan barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
91 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 89 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tegal No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
PERBUP Kab. Tegal No. 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2021/NO.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa mendasari ketentuan terkait belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada Bab II huruf d nomor 2 huruf e nomor 9 dan huruf f nomor 19 Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kab. Tegal Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah; Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial; Monitoring dan evaluasi; mekanisme Pemberian Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
76
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 90 Tahun 2022
PENGGUNAAN BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2022/NO.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka
Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 Pasal
2, maka perlu disusun Peraturan Bupati Tegal tentang
Pedoman Penggunaan Belanja Wajib Dalam Rangka
Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penggunaan dan Besaran Belanja Wajib; Sasaran Penerima; Besaran Bantuan/Upah; Tata Cara Penyaluran dan Pencairan; Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tegal, diperlukan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggungjawab
dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karier
yang kompetitif, selektif dan transparan; bahwa untuk terwujudnya pembinaan karier sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan kepastian arah
pengembangan karier serta untuk menjamin keselarasan potensi
Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu adanya
pengaturan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis, Unsur dan Alur Pola Karier
Bab III Pembinaan dan Bentuk Pola Karier
Bab IV Penilaian Kompetensi dan Prestasi Kerja
Bab V Pola Karier dalam Jabatan
Bab VI Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 90 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
Di Lingkungan Pemerlntah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, lembaga negara, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi Negeri serta Badan Usaha Milik
Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah wajib
membuat program arsip vital;
b. bahwa guna memberikan pedoman program arsip vital
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat
pedoman pengelolaan arsip vital;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu, menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip
Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tindakan dan prosedur yang sistematis dan
terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau
setelah terjadi musibah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 90 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tegal No. 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Mengubah :
PERBUP Kab. Tegal No. 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
PERBUP Kab. Tegal No. 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa honorarium PTT di lingkungan Pemkab Tegal telah diatur dengan Perbup Tegal No 6 Tahun 2010 tentang Honorarium PTT di Lingkungan Pemkab Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Perbup Tegal No 68 Tahun 2016 tentang perubahan ke empat atas Perbup Tegal No 6 Tahun 2010 tentang Honorarium PTT di Lingkungan Pemkab Tegal; bahwa honorarium PTT sebagaimana diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Perubahan Kelima atas Perbup Tegal No 6 Tahun 2010 tentang honorarium PTT di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 6 Tahun 2008; Perbup Tegal No 6 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 91 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam
pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan
kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang
holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh
dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap
perkembangannya; bahwa untuk menjamm pemenuhan hak tumbuh
kembang anak usia dini, diperlukan peningkatan
kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan,
perawatan, perlindungan dan kesejahteraan diperlukan
upaya simultan, sistematis dan menyeluruh, terintegrasi
dan berkesinambungan melalui perkembangan anak usia
dini holistik-integratif; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman
dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini
holistik-integratif perlu membentuk Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Strategi dan Sasaran Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
Bab III Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
Bab IV Peran Serta Masyarakat
Bab V Pelaporan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 91 Tahun 2020
BENCANA - PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN AKIBAT DAMPAK BENCANA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2020/NO.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Akibat Dampak Bencana yang Dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi kedaan sebagaia akibat dampak bencana alam dan/atau non alam, maka perlu memeberikan bantuan kepada masyarakat dan/atau yang terkena dampak bencana; bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang pedoman Pemberian Bantuan Stimulan perumahan akibat dampak bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 24 tahun 2007; UU No11 Tahun2 009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 22 Tahun 2008; PP No 12 tahun 2019; Perpres No 8 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 46 Tahun 2008; Perka BNPB No 17 Tahun2 010; Perka BNPB No 15 Tahun2 011; Perka BNPB No 5 Tahun 2012; Perda Prov Jateng No 78 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan, jenis bantuan, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
