Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organısası Unıt Pelaksana Teknıs Dınas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat dipandang perlu meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat secara optimal; dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan Desa
dalam Kabupaten Musi Banyuasin
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pembentukan Organisasi UPTD
Puskesmas; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; tata kerja; dan pembiayaan penyelenggaraan UPTD Puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
salah satu penyebab terjadinya korupsi, koIusi,
dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh
penyelenggara daerah; dalamrangka menuju tata kelola pemerintahan
yang bebas korupsi, adi!, dan transparan
diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan
kepentingan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan ini memuat Sumber penyebab benturan kepentingan; Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah; Prinsip dasar benturan kepentingan; tata cara penanganan benturan kepentingan; identifikasi benturan kepentingan; mekanisme pengenaan sanksi; monitoring evaluasi benturan kepentingan; pengendalian dan pengawasan benturan kepentingan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adaah: UU No.28 tahun 1959; UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.41 Tahun 2007; PP no.71 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No.2 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Musi Banyuasin No.10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No.22 Tahun 2007; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No.15 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksaaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara penggunaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Diatur mengenai ketentuan umum, penetapan status penggunaan BMD, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, penetapan status penggunaan untuk operasional pihak lain, pengawasan dan pengendalian, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
40 hlm, Lampiran : 31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 199 ayat (3), Pasal 209 ayat (7), Pasal 214 ayat (6), Pasal 220 , Pasal 229 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan dan tanggung jawab, pemindahtanganan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
71 hlm, Lampiran : 36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Bıaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
dalam rangka penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
pre stasi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
disusun Standar Biaya sebagai pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam penyusunan Rencana KeIja dan Anggaran
(RKA)Tahun Anggaran 2019; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 50 tahun
2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perlu diperbaharui
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
32/PMK.02/2018; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016
Peraturan ini memuat standar biaya yang terdiri dari Standar Biaya Bersifat Umum dan
Standar Biaya Bersifat Khusus dan biaya administrasi pagu belanja modal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
untuk melaksnakan kegiatantekhnis operasional dan
kegiatan tekhnis penunjang dibidang . Kebersihan,
Persampahan dan Kelestarian Lingkungan perIu dibentuk Unit
Pelaksana Teknis (UPT); untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19
Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pembentukan, kedudukan dan tugas; uraian tugas dan fungsi; kepegawaian; keuangan; dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Kebersihan dan Persampahan dan Persampahan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbagnan dalam peraturan ini adalah : melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2021 tentang Pajak Parkir, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Musi Banyuasin ten tang petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Parkir dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU No 28 Tahun 2007 ;UU No 17 Tahun 1997;UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah
diubah dengan UU No 19 Tahun 2000;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana te1ah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010;PP No 31 Tahun 1986;PP No 135 Tahun 2000;PP No 14 Tahun 2005;PP No 137 Tahun 2000;PP No 79 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 91 Tahun 2010;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 4 Tahun 1997;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 8 Tahun 2020;Perda No 23 Tahun 2016;Perda No 3 Tahun 2021;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah :Ketentuan Umum ,Dasar pengenaan Tarif dan cara perhitunggan Pajak ,Masa pajak,Surat SPTPD,SKPDKB,SKPDKBT,dan SKPDN,Tata cara pembayaran,penyetoran ,tempat pembayaran,anggsuran dan penundaan pembayaran,Formulir penagihan pajak daerah,tata cara pembatulan ,pembatan ,pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi ,tata cara pengurangan ,keringanan dan pembebasan pajak,pengembalian kelebihan pembayaran pajak,penghapusan piutang pajak,kreteria Wp dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan,tata cara pemeriksaan pajak ,izin usaha penyelengaraan perparkiran ketentuan lain lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
untuk melaksanakan kegiatan operasional dan
kegiatan teknis penunjang di bidang laboratorium
lingkungan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis; untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Oubernur
Sumatera Selatan Nomor 061 13093 IVII 20 17 tanggal 19
Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pembentukan, kedudukan, dan tugas UPTD Laboratorium
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi
Banyuasin; uraian tugas dan fungsi; kelompok jabatan fungsional; kepegawaian; keuangan; dan tata kerja UPTD Laboratorium
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi
Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unıt Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan kegiatan teknis penunjang di bidang Perpajakan perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis; untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubemur
Sumatera Selatan NomoI' 061j3093jVIj2017 tanggal 19
Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pembentukan, kedudukan dan tugas; uraian tugas dan fungsi; kepegawaian; keuangan; dan tata kerja UPTPelayanan Pajak
dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
