Pemberian-Tunjangan Hari Raya-kepada-Pegawai Tidak Tetap-Honorer-Tenaga Kontrak-dan-Non Pegawai Negeri Sipil-di-Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2019/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa kebijakan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya dalam merayakan hari raya, sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai tersebut kepada Bangsa dan Negara
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pelaksanaan dan besaran pemberian tunjangan hari raya keagamaan serta pengenaan sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah Aparatur Sipil Negara dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ; - Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penangulangan kemiskian di kabupaten penukal abab lematang ilir melaui zakat,imfag dan shadaqah peerlu dilakukan optimalisasi pengumpulan dan pemanfaat zakat ,infaq dan shadaqah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2011;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 36 Tahun 2007;PP No 14 Tahun 2014;Peraturan Badan Amil Zakat Nasioanal No 3 Tahun 2018;Perda No 6 Tahun 2016;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan pengumpulan zakat infaq dan shadaqah ,pengumpulan dan penyetoran zakat ,infaq dan shadaqah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi : susunan perangkat desa; persyaratan pengangkatan perangkat desa; mekanisme pengangkatan; tugas, hak, dan kewajiban perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan; larangan perangkat desa; pemberhentian perangkat desa; pelaksana tugas pada saat kekosongan jabatan perangkat desa; pakaian dinas dan atribut; kesejahteraan perangkat desa; dan peningkatan kapasitas perangkat desa serta ketentuan peralihan lainnya
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 071 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. PALI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perbup No. 36 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perbup No. 36 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, UPTD, kelompok fungsional, kepegawaian, keuangan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
19 hlm, Lampiran : 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 010 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. PALI
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggualangan Bencana, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum dalam Perbup ini adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No.46 Tahun 2008.
Materi pokok dalam Perbup ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur juga tentang pembentukan, tugas, fungsi, organisasi BPBD, eselon dan kepegawaian, tata kerja, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2014.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah,perlu,menetapkan peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur sipil Negara dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah ; UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 7 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 11 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 34 Tahun 2011;Permendagri No 35 Tahun 2012;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 4700 Tahun 2020;Perda No 6 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah ; Ketentuan Umum ,Kreteria tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara berdasarkan beban kerja dan prestasi tempat bertugas kondisi kerja ,kelangkaan profesi dan berdasarkan pertimbangan Objektif lainya,pemberian dan pengurangan TPP ASN ,ketentuan Lain-lain ,tata cara pembayaran ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 10 Tahun 2019
Penerimaan-Pendapatan Asli Daerah Lainnya-dari-Hasil Penjualan Ternak-dan-Hasil Ikutannya-pada-Dinas Perikanan-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dari Hasil Penjualan Ternak dan Hasil Ikutannya pada Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sector peternakan, serta mewujudkan pelaksanaan penjualan yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan dalam penjualan ternak dan hasil ikutannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 69 Tahun 2016
penjabaran-perubahan-anggaran pendapatan dan belanja daerah-revisi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2016/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revisi Penjabaran APBD Perubahan TA 2016
ABSTRAK:
Penjabaran APBD TA 2016 telah ditetapkan dalam Perbup No. 30 Tahun 2016. Sehubungan dengan adanya realisasi PMK Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Perubahan APBN TA 2016 yang masuk pada rekening kas umum daerah pada tanggal 11 November 2016, maka perlu menganggarkannya dalam Penjabaran APBD Perubahan TA 2016 dan menetapkannya dengan peraturan bupati.
Dasar hukum : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 52 Tahun 2015; Perbup Nomor 95 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 36 Tahun 2014; Perbup Nomor 30 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur mengenai revisi penjabaran APBD TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (E-Planning)
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi; Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penggunaan dan pengelolaan sistem perencanaan berbasis Teknologi Informasi (e-planning); Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas perlu menetapkna Perbup tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (E-Planning).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda Kabupaten PALI No. 5 Tahun 2016, Perda Kabupaten PALI No. 6 Tahun 2016, Perda Kabupaten PALI No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (E-Planning), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan, pengelolaan sistem, mekanisme pengusulan kegiatan, pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Satuan Listrik yang Dihasilkan Sendiri untuk Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PERDA No. 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu mentapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PERMENESDM No. 9 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENESDM No. 19 Tahun 2014; PERMENESDM No. 28 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENESDM No. 3 Tahun 2020; PERMENESDM No. 12 Tahun 2019; PERDA No. 7 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, harga satuan listrik, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
4 hlm, Lampiran : 2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
