Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kab. Situbondo
ABSTRAK:
BAHWA SEBAGAI PELAKSNAAN KETENTUAN PASAL 4 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, PERLU MENGATUR KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA YANG PELAKSANAANNYA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; URAIAN TUGAS DAN FUNGSI; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN DALAM JABATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 69 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pejabat Penyusun dan Penandatanganan Dokumen Perencanaan dan Anggaran TA 2017 serta Laporan Keuangan SKPD TA 2016
ABSTRAK:
BAHWA GUNA KELANCARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA MASA TRANSISI PERANGKAT DAERAH, PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PEJABAT PENYUSUN DAN PENANDATANGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN TA 2017 DAN LAPORAN KEUANGAN SKPD TA 2016
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN PENUGASAN PEJABAT PENYUSUN DAN PENANDATANGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN TA 2017 DAN LAPORAN KEUANGAN SKPD TA 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 69 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PNS DAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta memotivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2006 tentangPakaian Dinas Pegawai Negeri dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 8 Tahun 1974; 2. UU Nomor 10 Tahun 2004; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. PP Nomor 30 Tahun 1980; 5. PP Nomor 42 Tahun 2004; 6. PP Nomor 41 Tahun 2007; 7. Keppres Nomor 82 Tahun 1971; 8. Keppres Nomor 18 Tahun 1972; 9. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008.
Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
h. Pakaian Dinas Pegawai Beljilbab dan Hamil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2010.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
a. bahwa guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat
di Kabupaten Situbondo, Pemerintah Kabupaten
Situbondo telah melakukan peningkatan status
pelayanan kesehatan pada beberapa Puskesmas
Pembantu menjadi Puskesmas sebagai salah satu
fasilitas pelayanan tingkat pertama yang berperan
penting dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan aksesibilitas,
pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan
kesehatan di Kabupaten Situbondo, maka Peraturan
Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Situbondo
sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Kesehatan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Perorangan.
Mengatur tentang pelaksanaan sistem rujukan
pelayanan kesehatan di Kabupaten Situbondo, dari pemberi rujukan
kepada penerima rujukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 70 Tahun 2020
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman mengenai
mekanisme pemberian hibah rangka pelaksanaan
pengelolaan penerimaan hibah langsung pada Pemerintah
Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Situbondo tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah Langsung pada Pemerintah Kabupaten
Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah; 4. Peraturan Pemerintah N omor 12 Tah.un 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 /
PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
adalah:
a. tata cara pengesahan hibah langsung dalam
uang;dan
b. tata cara pengesahan hibah langsung dalam
barang/ jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 70 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH PROGRAM APBD
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan standar biaya pelayanan kesehatan sistem jaminan kesehatan masyarakat daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipandang perlu mengatur Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 3 Tahun 1992; 3. UU Nomor 23 Tahun 1992; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 15 Tahun 2004; 7. UU Nomor 29 Tahun 2004; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. UU Nomor 40 Tahun 2004; 11. PP Nomor 28 Tahun 1972; 12. PP Nomor 32 Tahun 1996; 13. PP Nomor 58 Tahun 2005; 14. PP Nomor 38 Tahun 2007; 15. Permenkes Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993; 16. Permenkes Nomor 741 Tahun 2008; 17. Permendagri 53 Tahun 2007; 18. Permenkes Nomor 316/Kep/Menkes/V/2009; 19. Kepmenkes Nomor 228 Tahun 2002; 20. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008; 21. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009; 22. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006; 23. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2008; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2010.
Standar biaya atas jenis pelayanan kesehatan yang dibetikan PPK pada Sistem JAMKESMASDA sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 70 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Situbondo
ABSTRAK:
BAHWA GUNA PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 3 DAN PASAL 4 AYAT (3) PERMENPAN NOMOR PER/09/M.PAN/5/2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, DIPANDANG PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Situbondo No 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemda Kab. Situbondo Tahun 2017
ABSTRAK:
BAHWA SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 285 AYAT (1) PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010, DIPANDANG PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 71 ayat ( 1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang
melaksanakan pungutan pajak dan retribusi dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi
dan semangat kinerja bagi pejabat/pegawai instansi,
optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan
Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan.
Mengatur tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain:
1. Penerima insentif;
2. Besaran insentif;
3. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 71 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA DAN TIM AHLI PADA DPRD
ABSTRAK:
bahwa guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dapat diangkat Tenaga dan Tim Ahli pada DPRD.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 10 Tahun 2004; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. UU Nomor 22 Tahun 2007; 5. UU Nomor 2 Tahun 2008; 6. UU Nomor 10 Tahun 2008; 7. UU Nomor 7 Tahun 2009; 8. PP Nomor 28 Tahun 1972; 9. PP Nomor 79 Tahun 2005; 10. PP Nomor 38 Tahun 2007; 11. PP Nomor 16 Tahun 2010; 12. PP Nomor 16 Tahun 2010; 13. Permendagri 53 Tahun 2007; 14. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 15. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2008.
Tenaga ahli dan Tim Ahli diangkat guna membantu tugas dan fungsi Fraksi pada DPRD. Masa kerja Tenaga dan Tim Ahli selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
