perubahan kedua atas peraturan daerah kota cilegon nomor 6 tahun 2007 tentang pembangunan pelabuhan kota cilegon
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 tahun 2007 Tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon
ABSTRAK:
a. bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan secara luas , nyata dan bertanggung jawab , serta untuk mempercepat terwujud kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peanggalian potensi daerah ;
b. bahwa dalam rangka memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki , dan upaya mengantisipasi globalisasi serta perdagangan bebas dipandang perlu pembangunan sarana dan prasana kepelabuhan untuk kepentingan umum yang represntatif
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.25 tahun 2004;3.UU No.26 tahun 2007
;4.UU No.17 tahun 2008;5.UU No.33 tahun 2009;6.UU No.12 tahun 2011;7.UU No.23 tahun 2014;8.PP No.61 tahun 2009;9.PMPRI No. PM 15 tahun 2015;10.Perda Kota Cilegon No. 1 tahun 2001;11.Perda Kota Cilegon No. 3 tahun 2011
terdapat dalam pasal 5
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencanan Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Cilegon Tahun 2017- 2021
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka pemenuhan hak agar terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan kota layak anak;
b.bahwa dalam rangka mengembangkan kota kayak anak secara sistematis teraarah dan tepat sasaran , maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi;
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.4 tahun 1979;3.UU No.39 tahun 1999;4.UU No.23 tahun 2014;5.UU No.23 tahun 2002;6.KP No.36 tahun 1990;7.PMNPPDPA No.11 tahun 2011;8.PMNPPDPA No.12 tahun 2011;9.PMNPPDPA No.13 tahun 2011
;10.Perda Kota Cilegon No. 9 tahun 2015
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 168 peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentnag pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri no. 21 tahun 2011 tentang perubahaan kedua peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah , makasa perlu menetapkan perda tentang perubahan APBD TAHUN Anggaran 2017
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.17 tahun 2003;3.UU No.1 tahun 2004;4.UU No.15 tahun 2004;5.UU No.25 tahun 2004;6.UU No.33 tahun 2004
;7.UU No.28 tahun 2009;8.UU No.23 tahun 2014;9.PP No.109 tahun 2000;10.PP No.23 tahun 2005;11.PP No.55 tahun 2005;12.PP No.56 tahun 2005;13.PP No.57 tahun 2005;14.PP No.58 tahun 2005;15.PP No.65 tahun 2005;16.PP No.8 tahun 2006;17.PP No.5 tahun 2009;18.PP No.69 tahun 2010;19.PP No.30 tahun 2011
;20.PP No.2 tahun 2012;21.PP No.12 tahun 2017;22.PMDN No. 13 tahun 2006;24.PMDN No.55 tahun 2008;25.PMDN No. 32 tahun 2011;27.PMDN No. 39 tahun 2012;28.PMDN No.52 tahun 2015;29.PMDN No. 31 tahun 2016;30.PMDN No. 33 tahun 2017;31.PMDN No. 62 tahun 2017;32.Perda Kota Cilegon No. 5 tahun 2010;33.Perda Kota Cilegon No. 7 tahun 2010;34.Perda Kota Cilegon No. 8 tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 2 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu
UU No 15 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP No 96 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 24 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 4 Tahun 2010; PerKep Badan Koordinasi penanaman Modal No 14 Tahun 2015; PerKep Badan Koordinasi Penanaman Modal No 15 Tahun 2015; PerKep Badan Koordinasi Penanaman Modal No 17 Tahun 2015; PERDA Kota Cilegon No 03 Tahun 2016; PERWAL Cilegon No 60 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Sasaran; 3. Penyelenggaraan PTSP; 4. Pemohon; 5. Penyederhanaan Pelayanan; 6. Tim Teknis; 7. Pembiayaan; 8. Prasarana Dan Sarana; 9. Standar Pelayanan; 10. Sistem Teknologi Informasi; 11. Pengawasan,Pembinaan Dan Penertiban; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 7 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Sosial Cilegon Mandiri
ABSTRAK:
: a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kota Cilegon perlu melakukan langkah-langkah untuk mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon; b. bahwa dalam rangka sinergi peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu di Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon memberikan bantuan sosial secara berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang layak; c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Cilegon dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021;
UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 8 Tahun 2016; PerPe Nomor 39 Tahun 2012; PerPres Nomor 15 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013; PerWali Cilegon Nomor 11 Tahun 2012;
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Prinsip Program Jscm; 5. Pelaksanaan Jscm; 6. Pendamping Dan Operator; 7. Pengawasan Dan Evaluasi; 8. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa Jawa Cilegon
ABSTRAK:
a.bahwa bahasa daerah merupakan unsur kebudayaan daerah dan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengankat martabat dan peradaban bangsa serta identitas daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera,nahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaaan , maka pemerintah daerah wajib mengembangkan membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarkat sesuai dengan perkembangandan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa indonesia
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.24 tahun 2009;3.UU No.20 tahun 2003;4.UU No.12 tahun 2011;5.UU No.23 tahun 2014;6.PP No.57 tahun 2014;7.IR RI No.16 tahun 2005;8.PMDN No.40 tahun 2007;9.Perda Kota Cilegon No.3 tahun 2016;10.Pewal Cilegon No. 73 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.dasar,fungsi tujuan dan sasaran;3.wewenang dan tanggung jawab;4.pengunaan,pemeliharaan dan pengembangan bahasa jawa cilegon
;5.peran serta masyarakat;6.strategi;7.pembiayaan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 30 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Pada Badan Perizinan Terpadu Penanaman Modal Kota Cilegon
ABSTRAK:
berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (4) Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Standar Operasional Prosedur ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang PTSP dengan terlebih dahulu konsultasi kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
UU No 15 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kota Cilegon No 3 Tahun 2016; Perwal Cilegon No 60 Tahun 2016; Perwal Cilegon No 2 Tahun 2017.
Standar Operasional Prosedur Perizinan Pada Badan Perizina Terpadu Penanaman Modal Kota Cilegon (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 37 Tahun 2017
petunjuk pelaksanaan peraturan darah kota cilegon nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan daerah kota cilegon
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Darah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Cilegon
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah kota cilegon nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota cilegon, perlu menetapkan peraturan wali kota cilegon tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota cilegon nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat kota cilegon ;
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.28 tahun 1999;3.UU No.12 tahun 2011;4.UU No.23 tahun 2014;5.PP No.58 tahun 2005;6.PP No.18 tahun 2017;7.PMDN No.80 tahun 2015;8.PMDN No.13 tahun 2006;9.PMDN No.62 tahun 2017;10.Perda Kota Cilegon No. 5 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.penghasilan pimpinan dan anggota DPRD;3.tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;4.uang jasa pengabdian pimpinan anggota DPRD;5.belanja penunjang kegiatan DPRD;6.kemampuan keuangan daerah
;7.ketentuan peralihan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon
ABSTRAK:
a.bawha untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) huruf b UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan , perlu menetapkan cadangan pangan pemerintah daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah ;
1.UU No.23 tahun 2000;2.UU No.23 tahun 2014;3.UU No.24 tahun 2007
;4.UU No.12 tahun 2011;5.UU No.18 tahun 2012;6.PP No.58 tahun 2005;7.PP No.17 tahun 2015;8.PP No. 83 tahun 2006;9.IP RI No.83 tahun 2006;10.IP RI No. 5 tahun 2015;11.PMP No.12 tahun 2017;12.Pergub Banten No. 17 tahun 2014;13.Perda Kota Cilegon No. 3 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.maksud dan tujuan;3.pengelolaan cadangan pangan;4.pembiayaan;5.pelaporan;6.ketentuan peralihan;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Pembuangan Dan / Atau Pemanfaatan Air Limbah
ABSTRAK:
a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga keberadaan dan kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
b. bahwa pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, tanpa dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunkan fungsi dan peruntukan dari komponen-komponen air;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
UU No 15 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 82 Tahun 2001; PP No 27 Tahun 2012; Kepmen Lingkungan Hidup No 110 Tahun 2003; Kepmen Lingkungan Hidup No 111 Tahun 2003; Permen Lingkungan Hidup No 01 Tahun 2010; Permen Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Perizinan; 4.Pengelolaan Dan Pemantauan; 5.Tanggap Darurat; 6.Pembinaan Dan Pengawasan; 7.Peran Masysarakat; 8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
26 halaman; 1 lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
