Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati/Walilkota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerint:ah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerint:ah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerint:ah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerint:ah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrai Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat.an dan pemberdayaan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
69 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelanggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaan dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausaaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2019 ;; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perbup No. 2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausaaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut ketentuan Pasal 6 diubah, Pasal 7 ayat (20 diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5a) dan ayat (5b), dan Pasal 36 ayat (1) diubah dan diantara ayat (6) dana ayat(7) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6a) dan ayat (6b).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Pemalang nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausaaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan kelola pemerin tahan yang baik, pemerintah daerah wajib mengadministrasikan segala bentuk sumbangan se.rta mem publikasikan kepada
masyarakat termasuk penggunaannya;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab khususnya dalam pengelolaan dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berupa sumbangan masyarakat/ sumbangan pihak ketiga yang ditujukan untuk penanggulangan bencana Corona Virus Disease 2019 maka perlu diatur mekanisme pengelolaan sumbangan masyarakat/ sumbangan pihak ketiga yang ditujukan untuk penanggulangan bencana Corona Virus Disease 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undahg Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman pengelolaan belanja yang sifatnya tidak biasa dan/ atau tidak diharapkan berulang yaitu bencana pandemi Corona Virus Disease 2019, yang merupakan pemberian dari Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang yang ditujukan untuk penanggulangan bencana Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 48 Tahun 2015
JABATAN FUNGSIONAL UMUM - HASIL ANALISIS BEBAN KERJA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2015/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor
12 Tahun 2015 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan
Peta Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan
Nomenklatur, Uraian Togas dan Peta Jabatan Fungsional
Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan
berhasil guna maka perlu dilaksanakan penyusunan
hasil analisis beban kerja jabatan fungsional umum di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang
diperoleh melalui analisis beban kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Behan Kerja
Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyusunana hasil analisis beban kerja jabatan fungsional umum, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 91 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, maka kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Desa sebagai PPID Pembantu dalam Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 61 Tahun 2010; PermenDagri No. 3 Tahun 2017; PerKi No. 1 Tahun 2017; Perki No. 1 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016; Perbup Pemalang No. 77 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang meliputi beberapa istilah terkait pada Pasal 1, struktur PLID pada Pasal 9, PPID pada Pasal 11, dan tata cara pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:
Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/II/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Kepala Daerah bertanggung jawab atas seluruh implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerahnya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Teknologi dan Informatika, Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Inpres No. 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41/PER/MEN.KOMINFO/II/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019; Perda Kab. Pemalang No. 12 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 49 Tahun 2017; Perbup No. 23 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kelembagaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Jaringan dan Komputer, Sistem Informasi, Pengaturan Data dan Informasi, Keamanan Informasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah; dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan target kinerja pemungutan pajak daerah Tahun Anggaran 2019; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah tahun anggarann 2019; sumber dan besaran insentif; penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian insentif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum penetapan Peraturan daerah ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
Materi yang termuat di dalam Peraturan daerah ini adalah:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besamya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Pemalang telah mengakibatkan teijadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah; dan bahwa sesuai dengan pembaharuan agraria yang berkenan dengan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 5 Tahun 1950; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomer 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Perpres No. 71 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kab. Pemalang No.1 Tahun 2011; Perda Kab. Pemalang No.1 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), perencanaan dan penetapan LP2B, kriteria dan persyaratan LP2B, tata cara penetapan LP2B, lahan cadangan P2B, pengembangan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan LP2B, dukungan penelitian terhadap perlindungan LP2B, pemanfaatan LP2B, pembinaan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan LP2B, pengendalian (jenis, pertimbangan dan tata cara pemberian insentif, kewajiban petani pangan penerima dan pencabutan insentif), alih fungsi LP2B, pengawasan terhadap tercapainya perlindungan LP2B, sistem informasi LP2B, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi Laboratorium Kesehatan (LK); dan tugas dan fungsi LK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
