Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan. meliputi ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; tugas dan fungsi; tata kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati 1m mulai berlaku,
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 84) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap
Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk
mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan
pemenuhan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016
Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. meliputi ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; tugas dan fungsi; tata kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati m1 mulai berlaku,
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Lamongan (Serita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 81) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELESTARIAN LEMBAGA ADAT ISTIADAT, TRADISI DAN BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa lembaga adat di daerah memiliki potensi
besar untuk berperan serta dalam pengembangan
dan pelestarian adat budaya yang merupakan
bagian dari upaya memelihara ketahanan budaya
bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelestarian Lembaga Adat Istiadat, Tradisi dan
Budaya Lokal di Kabupaten Lamongan dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
Mengatur tentang tata cara pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) beserta kedudukan, sifat dan masa bakti
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan
Pasal 4
Nomor 5
Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peruba han
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan , Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat
Kabupaten Lamongan.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Dae rah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
Materi pokok: mengatur mengenai Kedudukan , Susunan Organisa si,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat
Kabupaten Lamongan. meliputi ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; tugas dan fungsi; tata kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2016 ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan meliputi ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; tugas dan fungsi; tata kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F.ungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 55) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ARSIP
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusutan Arsip.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah; 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusutan Arsip; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan.
Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip
berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5),
Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 (7), Pasal 19 ayat (3), dan
Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Keputusan menteri Perhubungan Nomor : KM.66
Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum; 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 66 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggaraan Parkir;
b. pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Petugas
Parkir;
c. penatausahaan;
d. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 73
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur sistematika pengelolaan BLUD, antara lain:
a. BAB I PENYUSUNAN RSB BLUD PUSKESMAS;
b. BAB II PENYUSUNAN RBA BLUD PUSKESMAS;
c. BAB III PENYUSUNAN DPA BLUD PUSKESMAS;
d. BAB IV PROSEDUR PENATAUSAHAAN BLUD PUSKESMAS; dan
e. BAB V PROSEDUR AKUNTANSI, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BLUD PUSKESMAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
78 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi Whistleblower System
di Kabupaten Lamongan yang telah terintegrasi dengan
Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR), dipandang perlu mengubah Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan
( Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi (TPK) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan
menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Lamongan; 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 4 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan
Pengaduan ( Whistle blower System) Tindak Pidana
Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan.
Mengubah ketentuan Pasal 4, ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 24
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak
Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan sehingga
seluruhnya berbunyi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
