Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.675 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 65 Tahun 2024

Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Bantul Nomor 65 Tahun 2024.pdf

PEMBEBASAN-RETRIBUSI

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 65, BD. 2024/NO.65

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa manusia berhak atas tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari hak untuk hidup, lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan aman; bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki rumah, perlu memberikan insentif berupa pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Download file:

Perwal Banda Aceh No 45 Tahun 2024.pdf

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 45, NO.45, BD.2024/NO.16

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK:

- Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Dasar hukum peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 5 Tahun 2024; PP Nomor 14 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 1 Tahun 2024; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur perubahan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Pasal I, Pasal II

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2024.
4

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perwal Kota Jogja Nomor 44 Tahun 2024.pdf

rencana kerja-pemerintah daerah-perubahan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 44, BD.2024/NO. 44

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, perlu penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Perubahan RKPD 2024 disusun dengan sistematika: Bab I: Pendahuluan; BAB II: Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024; Bab III: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Bab IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Bab V: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan Bab VI: Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 3 hlm. Lampiran: 746 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Mekanisme dan Besaran Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Download file:

Perwal Banda Aceh No 43 Tahun 2024.pdf

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 43, NO.43, BD.2024/NO.44

Peraturan Daerah (Perda) tentang Mekanisme dan Besaran Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepda Partai Politik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten / Kota diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten / Kota yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten / Kota; - Bahwa dalam rangka membantu operasional kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat partai politi dalam pemberdayaan kehidupan demokrasi, perlu memberikan bantan keuangan kepada patai politik; - Bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada partai poliyik dipandang perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada partai politik; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Mekanisme dan Besaran Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 5 Tahun 2024; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 20 Tahun 2007; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023; Perwal Nomor 29 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Mekanisme dan Besaran Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 diantaranya : • BAB I : Pasal 1 • BAB II : Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 • BAB III : Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 • BAB IV : Pasal 8, Pasal 9, • BAB V : Pasal 10, Pasal 11 • BAB VI : Pasal 12, Pasal 13 • BAB VII : Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 • BAB VIII : Pasal 21, Pasal 22

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024.
10

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banda Aceh Nomor 41 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perwal banda aceh no 41 tahun 2024.pdf

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 41, BD.2024/NO.41

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyesuaian Kembali penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong, perlu mengubah lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2024; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2024;
- Dasar hukum peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 5 Tahun 2024; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 37 Tahun 2023; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Nomor 3 Tahun 2010; Qanun Nomor 4 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur Peraturan Walikota Banda Aceh Nomo 41 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2024 Pasal I, Pasal II;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2024.
3

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 38 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Gresik Nomor 38 Tahun 2024.pdf

standar - harga - konstruksi

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 38

Peraturan Daerah (Perda) tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodetifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 683 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 14);16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 9);19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 14); 20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 32).
Materi pokok : STANDAR HARGA SATUAN.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
Jumlah halaman : 1568 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 37 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024-2026

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202...Tahun 2024-2026).pdf

rencana-strategis-dinas-ketahanan-pangan-pertanian

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 28 Seri E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024-2026

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanaka Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/418/BKPSDMD/2023 tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Pegawai Negeri Sipil lainnya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tanggal 27 Desember 2023, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov. Kepulauan Bangka Belitung No. 2 Tahun 2014; Perda Prov. Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2017; Perda Kab. Bangka Barat No. 9 Tahun 2010; Perda Kab. Bangka Barat No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Bangka Barat No. 6 Tahun 2016; dan Perda Kab. Bangka Barat No. 6 Tahun 2021.
Perbup ini mengatur tentang Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
Perbup ini mencabut: Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026; dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 115 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.
9 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perwal Bdg 34 2024 Penjabaran APBD 2024.pdf

Perwali Bandung Nomor 34 Tahun 2024.pdf

penjabaran - perubahan - apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 34, BD 2024 (34): 12 Hlm.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor7 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor90 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota 8andung Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp7.699.416.556.575,00 (tujuh triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp435.904.965.754,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat) sehingga menjadi Rp8.135.321.522.329,00 (delapan triliun seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan)

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024.
12 Hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perwal banda aceh no 33 tahun 2024.pdf

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 33, N0.33, BD.2024/NO..33

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 untuk penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024;
- Dasar hukum peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU 5 Tahun 2024; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023; Pergub Aceh Nomor 17 Tahun 2023; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016; Perwal Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 diantaranya : • BAB I : Pasal 1, Pasal 2 • BAB II : Pasal 3, Pasal 4 • BAB III : Pasal 5

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
5

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tata Cara Penghapusan dan Koreksi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara / Daerah

Download file:

lampiran Peraturan Bupati...or 33 tahun 2024.pdf

TATA - CARA - PENGHAPUSAN - DAN KOREKSI - PIUTANG - PAJAK - BUMI - DAN BANGUNAN

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 33, BD 2024 (33) : 13 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Penghapusan dan Koreksi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRAK:

dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang pajak bumi dan bangunan yang dapat direalisasikan menjadi kas agar mencerminkan nilai piutang daerah yang realistis dalam laporan keuangan pemerintah daerah, maka perlu disusun tata cara penghapusan dan koreksi piutang pajak bumi dan bangunan; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan dan Koreksi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2023; Peraturan Bupati Karawang Nomor 77 Tahun 2021; Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan dan Koreksi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penghapusan piutang PBB-P2 baik penelitian, penyisihan, kategori piutang, penghapusan, proses penghapusan, penghapusbukuan dan pelaporan. diatur pula terkait pelaksanaan koreksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.
13 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT