Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.675 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan

Abstrak

Lingkungan Hidup Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda Temanggung No 1 Tahun 2025_OCR.pdf

pengembangan-produk-pertanian-berdaya-saing-berwawasan-lingkungan

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/NOMOR.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan

ABSTRAK:

bahwa pertanian di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; bahwa Kabupaten Temanggung memiliki keanekaragaman agroklimat yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Komoditas Prioritas Pertanian; Kebijakan Dan Strategi; Peran Serta, Hak, Dan Kewajiban Masyarakat; Penelitian Dan Pengembangan; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Sinergitas Dan Kerja Sama; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025.
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
34 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Badan Keswadayaan Masyarakat

Abstrak

Desa Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perda Sleman Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Badan Keswadayaan Masyarakat-bkm

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Keswadayaan Masyarakat

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan program Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pinjaman dana bergulir untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan, perlu dilakukan transformasi kelembagaan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat yang kegiatannya menjadi satu kesatuan dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pembentukan BKM Menjadi Usaha atau Unit Usaha BUMKAL; Struktur dan Perangkat Organisasi; Kepengurusan; Pendanaan; Pembinaan, Pengendalian, dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Penjelasan: 3 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Tegal No. 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong

Download file:

1739325309_2025pd332801.pdf

perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/No.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal

ABSTRAK:

bahwa keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal, sangat strategis dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu, Modal, Anggaran Dasar, Organ, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Kepegawaian, Tata Kelola Perusahaan, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Penggabungan/Peleburan dan Pengambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi, Pembinaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2025.
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 dicabut.
20 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda)

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

2025pd3209001.pdf

Perda Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2025_.pdf

Nomenklatur Perumda - perubahan

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD. 2025 (1); 7 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda)

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf dan Pasal 314 huruf c UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bbank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda);
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 7 Tahun 1992; UU No 40 Tahun 2007; UU 23 Tahun 2014; UU No 4 Tahun 2023; UU No 107 Tahun 2024; PP No 54 Tahun 2017; Peraturan OJK No 7 Tahun 2024; Perda Kab Cirebon No 5 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur bahwa a. nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon diubah menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon, dan b. nomenklatur PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) diubah menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2025.
7 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA) DAN PT. BPR NTB (PERSERODA)

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda No. 1 Tahun 2025 - ...DA & PT. BPR NTB.pdf

Penanaman Modal dan Investasi

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2025 (1): 14 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA) DAN PT. BPR NTB (PERSERODA)

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan usaha, daya saing, dan penguatan struktur permodalan pada Perusahaan Perseroan Daerah yang dapat memberikan dampak terhadap kenaikan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan asli daerah, serta tercapainya kesejahteran masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan dan merata; b. bahwa adanya perubahan bentuk kegiatan usaha dan perubahan modal dasar sesuai dengan ekuitas yang ditentukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, beberapa Perusahaan Perseroan Daerah memerlukan tambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatan usaha, sehingga perlu diberikan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseoran Daerah; c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan yang menjamin kepastian hukum sesuai amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT. BPR NTB (Perseroda).
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2022; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. Perseroda; b. penganggaran penyertaan modal; c. pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT BPR NTB (Perseroda); d. hasil usaha; e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan f. pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.
14 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

2025perdaponorogo001.pdf

bumdes

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 43 Tahun 2014, PP No 11 Tahun 2021, Perpres No 87 Tahun 2014, PermendesPDTT No 4 Tahun 2015, Permendagri No 80 Tahun 2015, PermendesPDTT No 3 Tahun 2021, PermendesPDTT No 15 Tahun 2021
Peraturan Daerah untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa serta memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan BUM Desa/BUM Desa Bersama

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2025.
36

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2025.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Junto Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD, maka sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828) ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 6047); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322) ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
9 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Bekasi No. 12 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 20

Download file:

Peraturan Daerah Kota Bek...mor 1 Tahun 2025.pdf

INSENTIF - KEMUDAHAN - PENANAMAN MODAL

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, BD 2025 (1) : 17 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian insentif da kemudahan penanaman modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kriteria; bentuk; jenis usaha; tata cara; jangka waktu dan frekuensi; evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan pemberian kemudahan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2025.
Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil

Abstrak

Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Prov. Jawa Tengah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PERDA Prov. Jawa Tengah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2025 TENTANG KOPERASI.pdf

koperasi dan usaha kecil

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/No.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan di Daerah, perlu peranan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil; bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pemerintah Daerah bertugas dalam menetapkan kebijakan/program kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Kebijakan dan Strategi, Kemitraan, Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Kecil, Penyelenggaraan Inkubasi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, Kewajiban dan Larangan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2025.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 dicabut.
45 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 83 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

2024pb3209083.pdf

Perbup Cirebon Nomor 83 Tahun 2024.pdf

apbd - Penjabaran

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 83, BD. 2024 (83); 26 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Perda Kab Cirebon No 7 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2025;
UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; UU No 107 Tahun 2024; PP No 7 Tahun 1977; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PP No 35 Tahun 2023; PP No 37 tahun 2023; Permendagri No 52 Tahun 2012; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 36 Tahun 2018; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 39 tahun 2020; Permendargi No 77 Tahun 2020; Permendagri No 9 Tahun 2021; Permendagri No 15 Tahun 2024; Perda Kab Cirebon No 14 Tahun 2007; Perda Kab Cirebon No 7 Tahun 2022; Perda Kab Cirebon No 7 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.628.091.592.372,00 (empat triliun enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024.
26 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT