Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.675 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020

Download file:

2025pd3323002.pdf

perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2025/No.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan SALINAN masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian, diperlukan perusahaan daerah yang bergerak dalam sektor perbankan yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah; bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang perbankan memiliki peran dan kontribusi dalam pembangunan daerah, sehingga dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, perlu diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung; bahwa dengan adanya perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan, Bidang dan Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar, Modal dan Saham, Organ, Kepegawaian, Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pembubaran dan Likuidasi, Kerja Sama, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 dicabut.
39 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

2025pd3209002.pdf

Perda Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2025_.pdf

Bantuan Hukum

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD. 2025 (2); 20 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) PP No 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perli menetapkan Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 107 Tahun 2024; PP No 42 Tahun 2013; Perda Prov Jabar No 14 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara permohonan penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan dan evaluasi, larangan, pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
20 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Sukabumi No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

2025pd3220002.pdf

Perda Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025.pdf

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD. 2025 (2); 255 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri maupun yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah diantaranya melalui pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi; bahwa untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, kemudahan berusaha, iklim inventasi yang kondusif, daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 10, Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf l, Pasal 36 ayat (5), Pasal 59 ayat (2) huruf e, penyisipan Pasal 63A, perubahan Pasal 74, penghapusan Pasal 92, Pasal 94, perubahan Pasal 101, Pasal 103 ayat (2), Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 diubah.
255 hal

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

2025perdaponorogo002.pdf

pemberdayaan-pkl

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipandang kurang rinci dalam menjelaskan pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga perlu dibuat peraturan daerah tersendiri
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 39 Tahun 1999, UU No 13 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 38 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 20 Tahun 2008, UU No 22 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 34 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 32 Tahun 2011, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 125 Tahun 2012, Perpres No 87 Tahun 2014, Permendagri No 41 Tahun 2012, Perda Prov. Jatim No 5 Tahun 2012, Perda Kab. Ponorogo NO 6 Tahun 2008, Perda Kab. Ponorogo No 5 Tahun 2011, Perda Kab. Ponorogo No 1 Tahun 2024
penataan dan pemberdayaan PKL yang meliputi pendanaan, monev dan pelaporan, hak dan kewajiban, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2025.
30

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi

Download file:

Peraturan Daerah Kota Bek...mor 2 Tahun 2025.pdf

PELAYANAN PUBLIK

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, BD 2025 (2) : 46 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima serta memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas Pelayanan Publik, diperlukan pengaturan mengenai Pelayanan Publik; dalam rangka menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai dengan pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diperlukan mekanisme yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat melalui pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Publik; dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi perlu diganti; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan ruang lingkup, pembina, penanggung jawab, organisasi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, hak, kewajiban, dan larangan, penyelenggaraan pelayanan publik, peran serta masyarakat, inovasi pelayanan publik, penyelesaian pengaduan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2025.
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

Perda Tegal Kab 2_2025.pdf

perumahan - permukiman kumuh

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2025/No.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa; bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau beserta prasarana sarana utilitas yang memadai; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pemukiaman kumuh dengan menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Peningaktan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Penyediaan Tanah, Pendanaan, Koordinasi, Kerja Sama, Peran Masyarakat dan Kearifan Lokal, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2025.
70 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

0_2_PERDA_PENETAPAN_RPJMD_compressed-1.pdf

rencana kerja

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/No.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 - 2045
UUD 1945; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 55 tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2018; Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Perda Prov. Riau No. 4 Tahun 2024; Perda Prov. Riau No. 14 Tahun 2024
RPJPD disusun dengan sistematika berikut: a. BAB I :Pendahuluan; b. BAB II :Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB IIl :Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah; e. BAB V :Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; f. BAB VI : Penutup. Ketentuan RPJPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.
10 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pengelolaan Tempat Pemakaman

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Semarang No. 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum

Download file:

Perda Kab Semarang No 1 Tahun 2025_OCR.pdf

pengelolaan-tempat-pemakaman

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/NOMOR.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak; bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk, pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Dan Penyediaan Tempat Pemakaman, Pengelolaan Tempat Pemakaman, Penyelenggaraan, Usaha Pelayanan Pemakaman, Data Dan Informasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum
25 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020

Download file:

2025peraturandaerah-1a1af...641eda4d000ace78.pdf

perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/No.21

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo

ABSTRAK:

bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersatu, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; bahwa sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Temnpat Kedudukan, Jangka Waktu Berdiri, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, Anggaran Dasar, Organ dan Kepegawaian PT BPR Bank Solo (Perseroda), Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 dicabut.
15 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pengelolaan Alat Penerangan Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

2025pd3332001.pdf

alat penerangan jalan

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/No.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan

ABSTRAK:

bahwa alat penerangan jalan merupakan salah satu perlengkapan jalan yang berperan penting dalam menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran bagi pengguna jalan serta dapat menambah keindahan lingkungan, harus disediakan oleh penyelenggara jalan; bahwa pengelolaan alat penerangan jalan yang baik dapat mewujudkan keamanan, keselamatan dan kelancaran bagi pengguna jalan dan masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan menjamin terpenuhinya pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat di Daerah yang mampu mendukung berfungsinya penyelenggaraan jalan secara baik dan optimal, perlu pengaturan mengenai pengelolaannya; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi PJU, Kewenangan Pengelolaan PJU, Perencanaan, Penempatan dan Pemasangan PJU, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penggantian dan Penghapusan, Kerja Sama, Pembiayaan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025.
12 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT