Pertahanan dan Keamanan, Militer - Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
b. bahwa perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Madiun.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengorganisasian;
b. tugas, hak dan kewajiban;
c. pemberdayaan;
d. pembinaan;
e. pelaporan; dan
f. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
ABSTRAK:
Untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016.
PP ini mengatur mengenai ketentuan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasannya.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Penjelasan 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 70 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pencapaian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 71 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan
anak yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian air
susu ibu melalui program peningkatan pemberian air susu
ibu yang terdiri dari inisiasi menyusui dini pada bayi baru
lahir dan pemberian air susu ibu eksklusif sampai bayi
umur 6 bulan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air
Susu Ibu Eksklusif maka perlu mengatur peningkatan
pemberian air susu ibu eksklusif di Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
di Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/Men/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang air susu ibu eksklusif, penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, tempat kerja dan tempat sarana umum, sanksi administratif, peran serta masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2012.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 71 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2016/No. 71 Seri D Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan statüs gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak; b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 ; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 ; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014
Bab I Ketentuan umum ; Bab II Tujuan ; Bab III Paud HI ; Bab IV Standar Penyelenggaraan ; Bab V Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ; Bab VI Kurikulum dan Strategi Pembelajaran ; Bab VII Penamaan Dan Penomoran ; Bab VIII Masa Berlaku Perizinan ; Bab IX Perubahan Penyelenggaraan Paud ; Bab X Evaluasi Dan Sistem Pelaporan ; Bab XI Gugus Paud ; Bab XII Peran Serta Masyarakat ; Bab XIII Penguatan dan Pemberdayaan Mitra ; Bab XIV Bunda Paud ; Bab XV Pengawasan dan Pembinaan ; Bab XVII Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 71 Tahun 2019
unit pelaksana pusat kesejahteraan sosial anak integratif
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2019/NO.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6,
Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan, perlu dilakukan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak secara
terintegratif; bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan
optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial
anak secara terintegratif perlu dibentuk lembaga
yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan
pencegahan dan penanganan masalah
kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Dasar
Bab III Pembentukan
Bab IV Tugas dan Fungsi UPPKSAI
Bab V Susunan Organisasi
Bab VI Keanggotaan
Bab VII Sekretariat UPPKSAI
Bab VIII Tata Kerja
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Nomor 27B Tahun 2016 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo,
maka perlu menjabarkan rincian tugas Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak sebagai pedoman kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016; Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
30 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
