Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.843 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Banjarbaru No. 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru

Download :
reg_28_Tahun_2019_1012.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2019/NO.28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan Dan/Atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang memerintahkan kepada Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenanganya dalam rangka memberi kemudahan/bantuan pembangunan dan perolehan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; bahwa Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru belum mengakomodir ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Banjarbaru Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru, yang berisi : Pasal I, Pasal 5, Pasal 8, Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru.
5 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1997

Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 15 Tahun 2002 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara

Diubah dengan :

KEPPRES No. 64 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali

Download :
Keputusan_Presiden_no_39 TH 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 68 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 56 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Nomor 62 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 Tentang Ketentuan Impor Ban

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 Tentang Ketentuan Impor Ban

Download :
Permendag No. 78 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015

Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Download :
Permendag No. 52 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2020

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 61 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag Nomor 66 Tahun 2020.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2008

Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pati

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 28 TH 2008.pdf

Abstrak

PEDOMAN - CUKAI - TEMBAKAU

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2008/416

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasll cukai Hasil tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung iawab Bupati; bahwa berdasarkan pertimbanahan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdava guna dan berhasil guna . perlu menetapkan PEraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasi] Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati.
Undana-Undana Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nemer 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 1995; Undana-Undana Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undana Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pomerlntah Nomor 39 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pen,erintah Nomor 38 Tahun 2007; Perafuran Montori Kouancan Nomor 43/PMK.04/2005; Peraturan fv1enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Toncah Nomor 78 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati. Dana bagi hasil cukai hasi! tembakau untuk: kegiatan pornberantasan barang kena cukal illegal; sosialisasi ketentuan dibidano cukai kepada linckuncan sosial: pemetaan industri rokok; kegiatan pembinaan lingkungan soslal; peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2008.
6 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1993

Fasilitas Dan Kemudahan Pabean, Perpajakan Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pabean, Perpajakan Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

Download :
Keputusan_Presiden_no_53 TH 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2000

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP_Pengganti_UU_No_2_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengelolahan Yang Dikenakan Bea keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 39/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Penggolahan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 46 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.