Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 189 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2022

Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022

Pemuda dan Olah Raga Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perpres Nomor 95 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan - ASEAN Para Games XI - Tahun 2022

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 95, LN.2022/No.146, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022

ABSTRAK:

Sehubungan dengan penetapan Indonesia oleh Board of Governors Meeting ASEAN Para Sports Federation pada tanggal 16 Februari 2022 sebagai tuan rumah ASEAN Para Games XI Tahun 2022, perlu menetapkan Perpres tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games Xl Tahun 2022.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 11 Tahun 2022; dan PP Nomor 17 Tahun 2007.
Perpres ini mengatur mengenai penyelenggaraan ASEAN Para Games Xl Tahun 2022. Untuk mengoordinasikan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 dibentuk Panitia Nasional INASPOC yang berkedudukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Untuk membantu tugas Panitia Nasional INASPOC, ketua penyelenggara menugaskan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia sebagai pelaksana ASEAN Para Games XI Tahun 2022.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022.

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2015

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia And The Government of The Democratic Republic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field of Defence)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
UU Nomor 4 Tahun 2015_.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 2018

Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Palestine On Trade Facilitation For Certain Products Originating From Palestinian Territories)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1959

Penyakit Karantina

Kesehatan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
PP No. 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina

Download :
PP No 053 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2020

Pengesahan Nairobi International Convention on the Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak

Pengesahan - Nairobi - International - Convention - Removal - Wrecks - 2007

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 80, LN.2020/NO.176, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Nairobi International Convention on the Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007)

ABSTRAK:

Untuk menanggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal yang mengancam keselamatan pelayaran dan lingkungan laut serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal, Organisasi Maritim Internasional telah mengadopsi Nairobi Intemational Convention on the Removal of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) dalam Konferensi pada tanggal 18 Mei 2007 di Nairobi, Kenya. Dengan adanya konvensi tersebut, perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuan konvensi bagi negara Indonesia.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) yang telah diadopsi pada Konferensi International Maritime Organization pada tanggal 18 Mei 2007 di Nairobi, Kenya.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1973

Pembentukan Misi Republik Indonesia Garuda dalam Rangka Tugas Internasional di Vietnam

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Kep.Pres No. 28 Tahun 1973.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 2017

Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Forivied Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Republik Sudan Selatan

Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah

Download :
Keppres No 31 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2010

Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perpres No.11 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022

TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
No_5_PERBUP_TAHUN_2022_KERJASAMA_DAERAH_FINAL.pdf

Abstrak

rencana kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD TAHUN 2022 NOMOR 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA KERJASAMA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, perlu diatur tata cara kerja sama daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Jenis Kerjasama Daerah; Tahapan Kerjasama; Naskah Kerjasama; Kelembagaan Kerjasama Daerah; Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
38 HAL

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2017

Tata Kelola Perlindungan terhadap Informasi Strategis Hasil Perjanjian Kerja Sama Bilateral di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
No. 25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 1973.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.