Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.339 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2015

TATA CARA USAHA PENDAFTARAN JASA KONSULTAN PARIWISATA

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 2016

Dewan Kawasan - Kawanan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Download :
Keppres Nomor 33 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 39 Tahun 2021

Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar di Kabupaten Cilacap

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_39_Tahun_2021.pdf

Abstrak

pasar-kios

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perda Kab. Cilacap No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan. Dalam rangka mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian, maka perlu mengatur kelas pasar dan tipe kios pada pasar di Kabupaten Cilacap.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajaka Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab. CIlacap No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios di Kabupaten Cilacap

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
7 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 1994

Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Keputusan_Presiden_no_48 TH 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pasar

Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bandung No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar

Download :
PERDA-2-TAhun-2016-OK.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Perekonomian

Download :
Perwal_97_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2000

Download :
PERBUP NO 15 TH 2012.pdf

Abstrak

PEDOMAN - PELAYANAN - RETRIBUSI - PASAR

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2012/45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 61 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; Klasifikasi Pasar; Pemakaian Fasilitas PAsar; Tata Cara Pemungutan retribusi; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Pendelegasian Wewenang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2012.
Keputusan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2000 dicabut
15 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian

Download :
Pergub Kaltim 32-2017 ttg Pengelolaan Cadangan Pangan.pdf

Abstrak

pENGELOLAAN - CADANGAN - PANGAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2017/NO.32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan perubahan Susunan Organisasi dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dipandang Perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 18 Tahun 2012 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 2002; Perpres No. 83 Tahun 2006; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010; Permendagri No. 30 Tahun 2008; Perda KALTIM No. 9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pengelolaan cadangan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
Yang diubah; Pergub Kalimantan Timur No. 55 Tahun 2013.
4 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tahun 2005

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 16/9/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
Peraturan BI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing
Peraturan BI No. 14/10/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Mencabut :

Peraturan BI No. 3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/5/DPD tanggal 31 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Download :
Peraturan BI No. 7-14-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2022

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Perekonomian

Download :
Perda pontianak no 7 2022.pdf

Abstrak

perekonomian

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2022/NO.7, LL KOTA PONTIANAK : 29 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

ABSTRAK:

bahwa potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Kota Pontianak belum dikembangkan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di di Kota Pontianak
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2008, UU No.10 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2017, UU No.24 Tahun 2019, PP No.50 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2019, PP No.7 Tahun 2021, Perpres No.142 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Pelaku Ekonomi Kreatif; Penataan ekonomi Kreatif; Pengembangan ekonomi kreatif; Pelaksanaan dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pusat Kreasi dan Kota Kreatif; Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pendanaan Ekonomi Kreatif; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
25 halaman dan 4 halaman penjelasan

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2005.