Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.339 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2017

Moratorium Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Wonogiri

Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download :
PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERIZINAN - SWALAYAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2017/No. 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Moratorium Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

Bahwa pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan cukup peat dan keberadaanya memberikan dampak yang kurang baik bagi perkembangan Toko Kelontong, Psar Rakyat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; bahwa dalam rangka penataan dan untuk melindungi keberadaan Toko Kelontong, Pasar Rakyat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan moratorium izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko swlalayan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Moratorium Izin Pendirian Pusat dan Pebrlenjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undnag;Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2014; Undnag-Undnag Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/ PER/7/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/8/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Thaun 2014; Peraturan Bupati Nomot 5 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat mengenai Moratorium IUPP dan IUTM beserta ketentuan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
5 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2020

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Perekonomian

Download :
PD-5-2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2013

PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

Perekonomian

Download :
Tahun 2013 No 5.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2023

Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Perekonomian

Download :
PERGUB NO. 5 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah-Perpajakan-Perekonomian

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 620005

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan insentif fiskal dalam rangka melakukan upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 yaitu melalui kebijakan penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nominal tertentu dan pemberian pembebasan sebagian dengan luas dan persentase tertentu serta kemudahan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara angsuran dengan pemberian keringanan pokok dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.
PERGUB ini mengatur mengenai kebijakan penetapan dan pembayaran PBB-P2

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
8 hal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP 5 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten

Kesehatan Lingkungan Hidup Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten

Abstrak

perubahan-perda-jamkes-masyarakat-miskin

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kabupaten Klaten Tahun 2021 No.5/ TLD No. 217

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

a. bahwa Jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Klaten telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten; b. bahwa pelaksanaan Jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Klaten masih berjalan kurang optimal sehingga perlu mengubah beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 36 tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; Uu No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 tahun 2020; UU No 30 tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020; Perda Kab Klaten No 16 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Atas PErda Kab Klaten No 16 Tahun 2013.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 102) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 5 diubah; 3. Ketentuan Pasal 6 diubah; 4. Ketentuan Pasal 7 diubah; 5. Ketentuan Pasal 8 diubah; 6. Ketentuan antara BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT dan BAB X SANKSI disisipkan 1 BAB baru yaitu BAB IX A LARANGAN dan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A; 7. Ketentuan Pasal 25 diubah.
12 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1966

Memerintahkan Partono Menteri Perhubungan Udara Ke Pakistan Untuk Pembicaraan Kerjasama Ekonomi/Perdagangan dan Lapangan Perhubungan Udara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Kepres No.5 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Perindustrian

Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1984.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2008

Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian

Download :
Inpres 5 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perekonomian Koperasi, UMKM

Download :
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2017 wis.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 1984.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2008.