Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1987

Protokol

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1987.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 591 Tahun 1961

Pemberian Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti Jana Utama Kepada Korps Brigade Mobil Polisi Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 591 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1961

Penganugerahan Bintang Darma Kepada Kolonel Mumford

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 150 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1964

Penunjukan Sebagai Jabatan Presiden Kepada Wakil Ketua Perdana Menteri II Dr. J. Leimena

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.5 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 373 Tahun 1961

Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Dharma Pada Perwira Angkatan Laut

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 373 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2020

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat harus mendapat penghormatan; b. bahwa untuk menghormati kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Pemerintahan Daerah serta dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20l9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; 3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup Pengaturan Hak Potokoler Pimpinan dan Anggota Dewan, yang meliputi: a. acara resmi; b. tata tempat; c. tata upacara; d. tata penghormatan; dan e. tata pakaian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
23 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 136 Tahun 1961

Penganugerahan Bintang Darma Kepada Letnan Kolonel J.F.Whidborn

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 136 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 406 Tahun 1961

Pemberian Bintang Bhayangkara Klas I Kepada Ir. H. Djuanda

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 406 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1999

Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016

Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan Struktur Organisasi

Download :
PM_139_Tahun_2016_(1).pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 1987.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2016.