PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018
Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi

Pendidikan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 101 Tahun 2001
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003
  2. KEPPRES No. 47 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003
  3. KEPPRES No. 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
  4. KEPPRES No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 171 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
  2. KEPPRES No. 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 141 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Darma Kepada Letnan Kolonel Hu Pin Pu

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1981
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Nairobi, Kenya

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1950
Pengiriman Utusan Diplomatik Ke Moskow

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 111 Tahun 1950
Penetapan Padang Dan Sekitarnya Kepada Daerah Sumatera Barat Yang Termasuk Daerah Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1967
Pengesahan Naskah Doa Kenegaraan Hari Pahlawan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1967
Tata Persidangan Kabinet Ampera

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2014
Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Open Goverment Partnership

Ketatanegaraan, Kenegaraan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan