Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2022

Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup_10_2022.pdf

Abstrak

sistem - keamanan - Informasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2022/NO. 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

ABSTRAK:

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) diperlukan adanya pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Prinsip, Azas, Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
11 Hlmn.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016

Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/763/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
No. 35 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1997

Mobilisasi dan Demobilisasi

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Mencabut :

UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 27 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 22 Tahun 2003

Pengamanan investasi Pembangunan kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERDA KAB. BKY NOMOR 22 TAHUN 2003.pdf

Abstrak

PENGAMANAN INVESTASI PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAH DAERAH SATU ATAP KABUPATEN BENGKAYANG

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2003/NO.22, TLD No.22, LL KAB. BENGKAYANG: 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengamanan investasi Pembangunan kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang diperlukan sarana dan prasarana pemerintahan yang terpusat terpadu, efisien dan efektif
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 200; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 061/KPTS/1981 tanggal 10 Maret 1981; Keputusan Dirjen Ciptakarya No 295/KPTS/CK/1997;
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan; BAB III Lokasi; BAB IV Waktu Pelaksanaan; BAB V Investor Dan Pelaksana; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Hak Dan Kewajiban; BAB VIII Pengawasan; BAB IX Pemeliharaan; BAB X Penyelesaian Sengketa; BAB XI Ketentuan Peralihan; BAB XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2003.
7 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1963

Memasukan Pelabuhan Tjilatjap Kedalam Daerah Hukum Penguasa Perang Daerah Maritiem Surabaja

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 17 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 70 Tahun 1958

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Download :
UU Nomor 70 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 2- Tahun -1958- Tentang -Tanda-Tanda- Penghargaan- Untuk- Anggota- Angkatan- Perang- Lembaran-Negara- Tahun- 1958- No. 41- Sebagai- Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 70, LN. 1958 No. 124, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDarurat No.2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untukanggota Angkatan Perang (Lembaran Negara tahun 1958 No.41);b.Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SATYALANCANA BHAKTI BAB III SATYALANCANA TELADAN BAB IV SATYALANCANA KESETIAAN BAB V SATYALANCANA-SATYA LANCANA PERISTIWA BAB VI PEMBERIAN BAB VII URUTAN TINGKATAN. BAB VIII PEMAKAIAN BAB IX PENCABUTAN BAB X LANCANA KEMAHIRAN. BAB XI PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 1958.
-
-
16

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021

Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
3 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2014

Doktrin Pertahanan Negara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 38 Tahun 2015 tentang Doktrin Pertahanan Negara

Mencabut :

Peraturan Menteri Nomor : PER/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara

Download :
25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 100 Tahun 1953

Perubahan Kepres Nomor 116 Tahun 1952 Tentang Penghapusan Keadaan Darurat Perang Di Propinsi Sumatera

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No. 100 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 22 Tahun 1959

Pengubahan Nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" Menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia"

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
perpu 022 1959.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 1963.