Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 27 peraturan dalam 0,016 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1966

Perubahan Status Yayasan Gedung Pola

Yayasan

Download :
Kepres No.36 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 218 Tahun 1963

Pemungutan Sumbangan Iuran untuk Membantu Pembiayaan Penyelenggaraan Yayasan Televisi Republik Indonesia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Yayasan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 40 Tahun 1990 tentang Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi

Download :
Kepres No.218 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 215 Tahun 1963

Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia

Yayasan

Download :
Keppres No 215 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1951

Menghentikan Yayasan Pembangunan Pusat yang Bernama Central Estichting Wederopbouw

Yayasan

Download :
Kepres No.65 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1999

Yayasan yang Didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Yayasan

Download :
4682PERDA_NO_4_TAHUN_1999.pdf

Abstrak

YAYASAN

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.1999/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Yayasan yang Didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

ABSTRAK:

bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah pengadaan, penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas umum agar senantiasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; bahwa agar fasilitas umum senantiasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, diperlukan adanya suatu Organisasi tanpa tujuan laba yang berbentuk Yayasan berstatus non Dinas yang dapat melakukan pengelolaan secara profesional baik yang menyangkut peningkatan daya guna, kebersihan maupun pemeliharaannya; bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud diatas pcrlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mengatur tentang Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
Staatblad Tahun 1847 Nomor 23; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian dan syarat pendirian, tujuan, kekayaan, pengurus, syarat pengurus dan badan pengelola, wewenang pengurus dan badan pengelola, pengurus, tata cara pengangkatan pengurus, wewenang, laporan tahunan,pengesahan dan pertanggung jawaban, masa jabatan dan pemberhentian pengurus dan badan pengelola, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan likuidasi, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1999.
13 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 265 Tahun 1963

Pengangkatan Anggota Baru Direktur Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno

Yayasan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Presiden Nomor 320 Tahun 1962 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Yayasan Gelanggang Olahraga Bung Karno

Download :
Keppres No 265 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 217 Tahun 1963

Pengangkatan Anggota Direksi Yayasan Televisi Republik Indonesia

Yayasan

Download :
Keppres No 217 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1961

Pemberian Kuasa Pendirian Yayasan Perdamaian Sukarno

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Yayasan

Download :
Keppres No 52 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 1990

Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Yayasan

Download :
4611PERDA_NO_5_TAHUN_1990.pdf

Abstrak

YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1990

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.1994/No. 13 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI; bahwa yayasan yang dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1989;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber Dana Tunjangan Purna Bhakti.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 1994.
5 hal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Yayasan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Download :
PP Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1966.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.