Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Mencabut :

PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Download :
PP 26 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 26 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2017

Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Pergub Kaltim 27-2017.pdf

Abstrak

JARINGAN - INFORMASI - GEOSPASIAL - DAERAH

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2017/NO.27

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan ketersediaan data dan berbagi pakai informasi geospasial antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan, diperlukan pengembangan jaringan informasi geospasial dalam rangka mewujudkan penggunaan satu basis data dan informasi geospasial yang sama dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya informasi geospasial yang tertata dengan baik dab dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, diperlukan suatu Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No.16 Tahun 1997; UU No.11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 9 Tahun 2014; Perpres No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 9 Tahun 2016; PERDA No. 7 Tahun 2014; Perka BIG No.2 Tahun 2012; Perka BIG No. 12 Tahun 2013; Perka BIG No. 30 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kalimantan Timur. untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, maka perlu mewujudkan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
14 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues Aceh Dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 27 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2022

Batas Daerah Kota Tanjung Pinang dengan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 27 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Abstrak

Pengelolaan - Wilayah Pesisir - Pulau-Pulau Kecil

2007

Undang-undang (UU) NO. 27, LN.2007/NO.84, TLN NO.4739, LL SETNEG : 43 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

ABSTRAK:

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.
dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2007.
UU ini telah dilakukan uji materil oleh MK dengan nomor putusan 3/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 28 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1992

Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Teritorial Indonesia

Download :
Keppres No 28 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 28 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 28 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Aturan Penggunaan Kekuatan dalam Penegakan Hukum di Laut

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 28 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 28 Tahun 2009

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.