Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 504 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 3 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

Download :
Salinan PP Nomor 62 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Perubahan - Peraturan Pemerintah - PP - Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP - Kementerian Keuangan

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 62, LN.2020/No.241, TLN No.6572, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

ABSTRAK:

Dengan diundangkannya UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.
Dasar hukum PP Ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; PP Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 52 Tahun 1998; dan PP Nomor 3 Tahun 2018.
PP ini mengatur mengenai perubahan PP Nomor 3 Tahun 2018 terkait pengaturan dalam Lampiran PP Nomor 3 Tahun 2018.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Lampiran PP ini sebanyak 12 hlm.

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1985

Bea Materai

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Mencabut :

UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2009

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Mencabut :

PP No. 62 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Download :
PP_No_54_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2017

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian

Kepegawaian, Aparatur Negara PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Download :
Perka BKN Nomor 18 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 25 Tahun 2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu

Mencabut :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 2015 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu

Download :
Permen No 14 Tahun 2016-TARIF PNBP.pdf

Abstrak

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Besaran, Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dengan Pertimbangan Tertentu Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepolisian

Download :
Perpol No. 12 th 2021 ttg pnbp o persen skck.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2015

Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perka BSN No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Mencabut :

Perka BSN No. 7 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Download :
Perka BSN 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut :

Permensos No. 183 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia

Download :
PERMENSOS NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2007

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional

Mencabut :

PP No. 54 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional

Download :
PP 62 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 4 Tahun 2012

Retribusi Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR.pdf

Abstrak

retribusi-parkir

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4, TLD No.4, LL KAB. Bengkayang: 21 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Parkir

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan penetapan Perda ini adalah untuk melaksanakan Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perda ini ditetapkan atas dasar hukum sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007.
Perda ini memuat materi pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan tujuan; 3. Nama, Subjek, dan Wajib Retribusi; 4. Golongan Retribusi; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; 7. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Parkir; 8. Lokasi Tempat Parkir; 9. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 10. Wilayah dan lokasi Pemungutan Retribusi; 11. Pemungutan Retribusi; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2012.
Masih perlu pengaturan Bupati: 1. pengelolaan pelayanana parkir di tepi jalan dan tempat khusus; 2. tata cara pemungutan dan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan retribusi; penghapusan piutang, pemberian dan pemanfaatan insentif.
16 Halaman, 5 Halaman Penjelasan

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1986.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016.