Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.290 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara

Download file:

pp no 032 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pendirian Perusahaan Peternakan Negara

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 28 Tahun 1968 tentang Pembubaran Perusahaan Peternakan Negara

Download file:

pp no 031 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1959

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Pengertian Istilah "Lumbung Desa" Termaksud dalam "Rijst-Ordonnantie 1948"

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PP No 011 Tahun 1959.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Pertanian Rakyat, Kehewanan dan Perikanan Darat kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PP No. 048 Tahun 1958.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Penempatan Semua Perusahaan-Perusahaan Perkebunan/Pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PP No. 024 Tahun 1958.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1954

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Mengubah PP No.42 Th.1954 (LN 1954 No.73) tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras"

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras

Mengubah

PP No. 42 Tahun 1954 tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras

Download file:

PP No. 060 Tahun 1954.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 Dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang Untuk Menyimpan Jagung, Gaplek dan Lain Sebagainya

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

UU No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting

Download file:

PP No 68 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Menghitung Ternak Dalam Tahun 1948

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PP No 15 Tahun 1948.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024

• Berlaku mulai 24 hari yang lalu

Badan Gizi Nasional

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERPRES No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
Ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi di bidang kerawanan gizi dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perpres Nomor 83 Tahun 2024.pdf

Badan Gizi Nasional

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 83, LN 2024 (173) : 22 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Gizi Nasional

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik perlu dibentuk Badan Gizi Nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini mengatur mengenai pembentukan Badan Gizi Nasional yang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Kepala. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi di bidang kerawanan gizi dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024

• Berlaku mulai 24 hari yang lalu

Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perpres Nomor 81 Tahun 2024.pdf

Percepatan - Penganekaragaman Pangan - Sumber Daya Lokal

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 81, LN 2024 (171) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

ABSTRAK:

Penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal perlu dilakukan percepatan dan untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi dalam penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini mengatur mengenai percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal memperhatikan kearifan lokal. Strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal terdiri atas: 1) penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal; 2) pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal; 3) optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; 4) penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah; 5) peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk Pangan olahan berbasis potensi sumber daya lokal secara efisien; 6) peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA; 7) pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal; dan 8) penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudi daya ikan, dan nelayan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Pendanaan pelaksanaan percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal bersumber dari: APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 62 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 13, lampiran hlm 14 sd 62)

First
Previous
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.