Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk danpedoman yang jelas dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk melaksanakan kebijakan administrasi pemerintahan guna mewujudkan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyebutkanbahwa Standar Operasional Prosedur yang telah disempurnakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020.
Peraturan ini Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
Ketentuan Umum;
Sop Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Tata Kerja;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 106 Tahun 2016
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN - TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD.2016/NO.106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 48 Tahun 2016 dicabut.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 50 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Perbup tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Pemerintah Kab Sanggau
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 78 Tahun 201, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 22 Tahun 2015, Perda Kab Sanggau No. 5 Tahun 2016, Perda Kab Sanggau No. 8 Tahun 2016, Perbup Sanggau No. 7 Tahun 2011, Perbup Sanggau No. 23 Tahun 2014, dan Perbup Sanggau No. 55 Tahun 2016
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Arsip, Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Jadwal Retensi Arsip, Nilai Guna Sekunder, dan Nilai Guna Kesejarahan; Kebijaksanaan Penyusunan JRA; Jenis-Jenis Arsip Substantif Sektor Perekonomian; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 89 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, dengan isi singkat sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Pokok dan Fungsi; 3. Tata Kerja; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
14 halaman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/1/2009 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Agar terciptanya pengelolaan arsip dinamis yang sesuai dengan standar dan ketentuan serta untuk tertib pelaksanaan penyusutan arsip di Kabupaten Tasikmalaya perlu adanya acuan atau pedoman bagi pencipta arsip dalam penyusutan arsip
UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2105; PP No 28 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2017; PP No 7 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 37 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 9 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tasikmalaya 1 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 3 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 5 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati mengatur tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyusutan Arsip; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta mendinamiskan system kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan norma, standar, prinsip dan kriteria kearsipan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tetang Kearsipan, diperlukan penyelenggarakan kearsipan dalam upaya perlindungan dan penyelamatan arsip pada setiap organisasi dan unit kerja, maka dilakukan pengelolaan arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 104 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2015.
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan Arsip
3. Penyusutan Arsip
4. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan
5. Pendanaan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 112 Tahun 2017
Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2017/NO.112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan
memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan
di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tanah Laut perlu dilakukan penataan kearsipan
sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
bahwa tata kearsipan dalam lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut yang berlaku saat ini tidak
sesuai lagi dengan usaha peningkatan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ( ANRI ) Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENGURUSAN SURAT; PEMBERKASAN; PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PEMINJAMAN ARSIP; PENYUSUTAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
84 halaman
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 11 Tahun 2022
Permenko Perekonomian No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) NO. 11, jdih.ekon.go.id: 3 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
