PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.284 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1992
Pengesahan Agreement Between The Goverment of The Republic Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand on Economic and Technical Cooperation

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2008
Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 32 Tahun 2002 tentang Pengesahan International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 151 Tahun 1963
Pengesahan Agreement Antara Republik Indonesia Dan Jepang Tentang Dinas-Dinas Penerbangan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1995
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1976
Mengesahkan Final Act of The International Conference of Bauxite Producing Countries dan Protocol To The Agreement Establishing The International Bauxite Association

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan