Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.583 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2017

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas

APBN Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Banyumas No. 74 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah

Download :
PERBUP BMS NOMOR 2 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - TATA CARA PEMGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa Satuan Pendidikan Dasar Negeri pada Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mekanisme penerimaan dan pengeluaran tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 327 ayal (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telan diubah beberapa kali terakhir derigan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Banyumas No 6 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana BOS pada Satuan Pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
54 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 78 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Purbalingga No. 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purbalingga

Mencabut :

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Purbalingga

Download :
Perbup No 78 Tahun 2016 ocr.pdf

Abstrak

susunan organisasi-dinas pendidikan dan kebudayaan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2016/NO.78

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2016.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 03 Tahun 2011 dan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 dicabut
19 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 87 Tahun 2022

Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perwal 87 tahun 2022.pdf

Abstrak

Bantuan-biaya-pendidikan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD Tahun 2022 Nomor 87

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan bangsa melalui perluasan akses pendidikan, termasuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat miskin; bahwa untuk mewujudkan pemerataan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial biaya pendidikan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 tahun 2009; UU No. 13 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 77 tahun 2020; Perwal No. 41 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bab III Tahapan Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bab IV Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021
7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT