Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2021

Konsultan Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
35 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021

Penjamin Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi Cipta Kerja

Download :
36 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1994

Surat Perjalanan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Download :
PP No. 36 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016

Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02- HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia

Download :
Permenkumham Nomor 36 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Mengubah :

UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Download :
UU Nomor 37 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 38 Tahun 2006

Lembaga Kemasyarakatan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
PERDA Bone Bolango No 38 th 2006 ttg Lembaga Kemasyarakatan.pdf

Abstrak

lembaga kemasyarakatan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38, LD.2006/No.38

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Penganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.72 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan temasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kegiatan, Susunan Organisasi Dan Pengurus, Sumber Dana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2006.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2005

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Mengubah :

PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Download :
PP NO 38 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021

Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
38 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2015

Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Hak Asasi Manusia Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal

Mengubah :

Permenkumham No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Permenkumham No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Permenkumham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Permenkumham No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Permenkumham No. M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Download :
Permenkumham Nomor 39 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 39 Tahun 2021

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN FASILITASI PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN TUBAN

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
39 OCR.pdf

Abstrak

imigrasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN FASILITASI PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN TUBAN

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dengan adanya pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang berpotensi dapat menyebabkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) apabila tidak ditangani dengan baik, maka dipandang perlu dilaksanakan fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia dan berasal dari Kabupaten Tuban; b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia dan berasal dari Kabupaten Tuban, perlu didukung Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 17.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; 20.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.07 /2021; 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2020; 23.Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011; 24.Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014; 25.Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020;
Materi Pokok: Mengatur mengenai penetapan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Tuban, sebesar Rp. 371.550.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
jumlah 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009.