Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012

Penyelenggaraan Program Citizens Charter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012

Kewarganegaraan dan Imigrasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

penyelenggaan program citizens charter di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo.

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Citizens Charter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memaksimalkan kegiatan Pelayanan Publik di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinnya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Program Citizens Charter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 termasuk di dalamnya mengatur tentang pengertian, maksud, dan tujuan, penyelenggaraan, pembagian tugas pelayanan, waktu pelaksanaan, kedudukan pelayanan dan pembiayaan,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021

Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
39 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 144 Tahun 1964

Kedudukan Direktorat Imigrasi Berada Dibawah Presidium Kabinet

Kewarganegaraan dan Imigrasi Struktur Organisasi

Download :
Keppres No 144 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1994

Surat Perjalanan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Download :
PP No. 36 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2014

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Mencabut :

KEPPRES No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Download :
Perpres Nomor 72 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1947

Naturalisasi Johann Jordan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 125 Tahun 2016

Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Perpres Nomor 125 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 208 Tahun 1962

Kewarganegaraan (Naturalisasi) Han Poo Gwan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 208 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017

Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Download :
Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1954

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang

Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Menetapkan :

UUDrt No. 23 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1954.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .