pembentukan desa bohusami kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18a, LD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Bohusami Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bohusami kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur/ pegawai dan untuk mempermudah perangkat daerah dalam penyusunan standar operasional prosedur, maka perlu adanya pedoman yang distandarkan;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Perpres No 81 Tahun 2010; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Prinsip Penyusunan Dan Pelaporan SOP; 4.Tahapan; 5.Persiapan; 6.Identifikasi Kebutuhan SOP; 7.Penyusunan; 8.Pelaksanaan; 9.Monitoring Dan Evaluasi; 10.Pelaporan; 11.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
14 halaman, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non egawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati No.26Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati No.20 Tahun 2011, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.6 Tahun 2016; Peraturan Bupati No.26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati No20 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasal yang mengalami perubahan yaitu Pasal 2 dan disisipkan pasal 2A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.60 Tahun 2007; Peraturan Bupati No.26 Tahun 2009.
14 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 57 Tahun 2010
pembentukan desa motihelumo kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 57, LD.2010/No.57
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa motihelumo kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Dan Pasar Hewan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan BNN No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pola Karier Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
Standar/Pedoman-Kepegawaian, Aparatur Negara-Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD 2018/65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
bahwa pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 105 Tahun 2017, Dan bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati perlu adanya kesesuaian mekanisme pemberian tambahan Penghasilan untuk beberapa jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan bupati kuningan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipol Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, , Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Beberapa Ketentuan Telah Diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Mengubah Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 44 Tahun 2019
TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2019/ No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu membetuk Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas; Tunjangan Hari Raya; Pembayaran dan Pertanggungjawaban; Pengendalian Internal; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah
satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara
yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan
indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga
dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan
kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, mengamanatkan Pemberian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan
Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah
menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah
dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP sepanjang telah
melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan batas
waktu yang ditentukan.
TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :
a. prestasi kerja;
b. beban kerja;
c. kondisi kerja; dan/atau
d. kelangkaan profesi.
Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada
Januari Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2017 Nomor 50); dan
b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepda Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 52); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 39 Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kab Grobogan dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja kepada PNS di lingkungan Pemkab grobogan; bahwa pemberian tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemkab Gorbogan telah mendapat persetujuan DPRD Kab Grobogan melalui Keputusan DPRD Kab Grobogan No 188/22 Tahun 2017 tentang Persetujuan atas Permohonan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Resiko Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi PNS TA 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemkab Grobogan TA 2018;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 52 Tahun 2009; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2013; Perda Kab grobogan No 12 Tahun2 017; Perbup Grobogan No 36 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan pengahsilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tata cara pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2018.
18 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
