Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.688 peraturan dalam 0,067 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 35.1 Tahun 2022

Hari Kerja dan Jam Kantor Kalurahan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Nomor 35.1 Tahun 2022.pdf
Lampiran Perbup Nomor 35.1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

jam kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35.1, BD.2022/NO.35.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kantor Kalurahan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur ketentuan hari kerja dan jam kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020; 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Hari Kerja Dan Jam Kantor Kalurahan, Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan, Presensi Kehadiran, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
Halaman: 8 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/KP.350/5/2016 Tahun 2016

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

Download :
Permentan Nomor 28 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-401/MENKO/POLHUKAM/12/2010 Tahun 2010

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Permenko Polhukam Nomor 401 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 7.A Tahun 2010

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup No 7.A Tahun 2010.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7.A, BD.2010/NO.8.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong terhadap setiap Pcgawai Ncgcri Sipil untuk mcnan1bah dan meningkatkan pengetahuannya dengan memberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian izin belajar; bahwa untuk maksud terscbut huruf a dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 perihal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, maka demi kelancaran dan kepentingan manajemen Pegawai Negeri Sipil serta tertib administrasi dalam pembcrian izin belajar terhadap Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan formal lainnya yang terakreditasi dan berkualitas, dipandang perlu mengatur kembali Tata Cara dan Persyaratan izin belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pcmerintah Nomor 9 Tahun 2003 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara Dan Persyaratan; Batas Waktu Pendidikan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2010.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3a Tahun 2009

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

pembentukan organisasi dan tata kerja pusat bantuan dan advokasi hukum kabupaten gorontalo utara

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3a, BD.2009/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah oleh pejabat pemerintah daerah berpotensi menimbulkan persoalan hukum sehingga membutuhkan bantuan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.18 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.2 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pusat bantuan dan advokasi hukum kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, tata kerja, keanggotaan, persyaratan pengangkatan dan pemberhentian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 Tahun 2007

Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERMENPAN NOMOR 04 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-04/MENKO/POLHUKAM/10/2011 Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman Kode Etik

Download :
Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-003/A/JA/01/2011

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Evaluasi Diklat Tahun Anggaran 2011

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tahun 2011

Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
Permen Kominfo Nomor 25 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012

Kode Perilaku Jaksa

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011.