Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 468 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2022

Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup Bms 80_2022.pdf

Abstrak

BANTUAN-HUKUM-APARATUR-SIPIL-NEGARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2022/NO.80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi aparatur sipil negara di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya; bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara korps profesi aparatur sipil negara memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada aparatur sipil negara yang mengalami permasalahan hukum dalam melaksanakan tugasnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971
Peraturan ini memuat tentang ketentuan umum, asas maksud dan tujuan, lingkup pemberian bantuan hukum, pelaksanaan bantuan hukum, pengawasan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
6

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 1998

Pemberian Amnesti Atau Abolisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_80 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 82 Tahun 1998

Pemberian Amnesti Kepada Beberapa Orang Yang Terlibat Tindak Pidana Tertentu

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_82 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2019

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Permenkes Nomor 82 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 84 Tahun 2022

Bantuan Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
2022pb3328084.pdf

Abstrak

BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2022/NO.84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga negara termasuk Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diselenggarakan bantuan hukum; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran dan efektivitas dalam pemberian bantuan hukum, perlu diatur ketentuan mengenai bantuan hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Bantuan Hukum (Litigasi & Non Litigasi); Pemberian Bantuan Hukum; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Lain; Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
8

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 1998

Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Beberapa Terpidana Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Tertentu

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_85 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
pergub_86_th_2018.pdf

Abstrak

PRODUK HUKUM DAERAH - PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 86, BD.2018/NO.86

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Di Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, evaluasi rancangan perda, fasilitasi rancangan perda, perbup/perwal, PB KDH dan peraturan DPRD, pemberian nomor registrasi perda, sanksi administrasi, pemantauan tindak lanjut evaluasi, fasilitasi dan sosialisasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
27 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1982

Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut :

KEPPRES No. 29 Tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Keppres No 86 TH 1982.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 91 Tahun 2000

Pemberian Remisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keputusan_Presiden_no_91 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 92 Tahun 2000

Pemberian Remisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keputusan_Presiden_no_92 TH 2000.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.