Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 877 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Download file:

UU Nomor 56 Tahun 1958.pdf

Pengubahan- Undang-Undang -No. 1- Tahun- 1950- Tentang- Susunan- Kekuasaan- dan- Jalan- Pengadilan- Mahkamah- Agung -Indonesia

1958

Undang-undang (UU) NO. 56, LN. 1958 No. 106, TLN No. 1641, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

ABSTRAK:

Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
a.pasal 78 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;b.Undang-undang No. 1tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950No. 30)
Pasal2 ayat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 30) diubah dan dibaca sebagai berikut: "3. Pada MahkamahAgung adalah seorang Jaksa Agung dan empat orang Jaksa AgungMuda"

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 1958.
Pasal2 ayat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 30) diubah
-
3

Undang-undang (UU) No. 76 Tahun 1957

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan
UU No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 76 Tahun 1957.pdf

Pengubahan- Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 -dan -Undang-Undang No. 28 Tahun 1956- Mengenai- Penggantian- Perkataan- "Menteri Kehakiman"- Dengan- Perkataan- "Menteri Agraria"

1957

Undang-undang (UU) NO. 76, LN. 1957 No. 163, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"

ABSTRAK:

a.bahwa soal pemberian hak atas tanah serta pemindahannya adalahtermasuk lingkungan kekuasaan Menteri Agraria;b.bahwa pada waktu ini kekuasaan memberi izin untuk serah-pakai danmemindahkan hak-hak atas tanah dan barang-barang tetap lainnyasebagai yang diatur dalam Undang-undang No.24 tahun 1954 dandalam Undang-undangNo. 28 tahun 1956, masih termasuk dalamlingkungan kekuasaan Menteri Kehakiman dan berhubung dengan apayang tersebut dalam sub a perlu dialihkan kepada Menteri Agraria;
pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Perkataan "Menteri Kehakiman" dalam pasal tunggal ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang tetap lainnya yang bertakluk 1954) dan dalam Pasal 1 ayat (1) serta Pasar 2 ayat (3) Undang-undang tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-tanah Perkebunan (Undang-undang No. 28 tahun 1956) diganti dengan perkataan "Menteri Agraria

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1957.
Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang tetap lainnya yang bertakluk 1954) dan dalam Pasal 1 ayat (1) serta Pasar 2 ayat (3) Undang-undang tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-tanah Perkebunan (Undang-undang No. 28 tahun 1956)
-
3

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1956

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 1956.pdf

Undang-undang (UU) No. 75 Tahun 1954

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Download file:

UU Nomor 75 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1952

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1952.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1951

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung" Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Mencabut

UU No. 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang
UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang
UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang
UU No. 36 Tahun 1947 tentang Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1950

Permohonan Grasi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1950

Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Diubah dengan

UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

Mencabut

PP No. 1 Tahun 1945 tentang Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1950.pdf

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1956.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 1952.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 1951.