Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015

Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perma Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Darurat Nomor 18 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2019

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Perda no 11 Tahun 2019.PDF

Abstrak

hukum - bantuan hukum

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab. Solok Tahun 2019 No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2013, Permenkumham No. 10 Tahun 2015
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Hak dan Kewajiban 3. Tugas dan wewenang Pemda 4. Bantuan Hukum Litigasi 5. Bantuan Hukum Nonlitigasi 6. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 7. Pendanaan dan Pelaporan 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Larangan dan Sanksi 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
48 Hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2002

Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Dan Pengadilan Agama Tilamuta

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KEPPRES No.62 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 2001

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Download :
Keputusan_Presiden_no_96 TH 2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 83 Tahun 1957

Penolakan Banding dari Liom Oei Twan Direktur Muda dari N.V Perbandingan dan Perniagaan "Bintang Mas" Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Waru-Gompolsurat Dan Kedurus-Brangkal

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.83 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 52 Tahun 2021

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan- Kepegawaian, Aparatur Negara

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2021/NO.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juncto Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara, dan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran dan efektifitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Lingkup Pemberian Bantuan Hukum, Proses Pemberian Bantuan Hukum, dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2021.
6 halaman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perma Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015

Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Abstrak

Hukum acara-sidang-majelis pertimbgangan tuntutan ganti rugi-keuangan-barang-Sintang

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3, TBD No.3, LL KAB. SINTANG: 32 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Perbup ini merupakan pedoman pelaksanaan sidang sesuai Perbup Sintang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten SIntang.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU NOmor 28 Tahun 1999; UU NOmor 17 Tahaun 2003; UU NOmor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2014' UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 68 Tahun 1999'; PP Nomor 42 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; pP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014. Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendgri Nomor 23 Tahun 2007; Permendagri Nomor 25 Tahun 2007; PermenPAN Nomor Per/04/M.PAN/03/2008; PermenPAN NOmor: PER/05/M.PAN/03/2008; Permendagri Nomor 7 Tahun 2008; PermenPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2009; Permendagri Nomor 22 Tahun 2013 ; Permendagri Nomor 12 Tahun 2014; Perda SIntang Nomor 25 Tahun 2006; Perda SIntang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 8 Tahun 2011; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008.
Perbup ini mengatur hokum acara dalam sidang sesuai judul dimaksud. ANtara lain, mengatur apa pakaian seragam yang perlu dikenakan, format, tata cara, template salam, dan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Peraturan yang belum atau belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dengan peratutan bupati tersendiri.
31 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.