Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.142 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017

Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak Asasi Manusia Narkotika

Download :
Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 22 Tahun 2015

Kartu Insentif Anak

Hak Asasi Manusia Kesehatan

Download :
Perbup Bantul No. 22 Tahun 2015 ttg Kartu Insentif Anak.pdf

Abstrak

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Hak Asasi Manusia Kewarganegaraan dan Imigrasi Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Diubah dengan :

Peraturan KPU No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Download :
Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 31 Tahun 2016

Pembiayaan Pengarusutamaan Hak Anak di Provinsi Sulawesi Tengah

Hak Asasi Manusia

Download :
Pergub Sulteng 2016.31.pdf

Abstrak

hak anak

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD.2016/NO.474

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembiayaan Pengarusutamaan Hak Anak di Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan anak yang efektif dan terpadu, penghormatan hak asasi manusia, serta pemenuhan dan perlindungan hak anak perlu komitmen Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan pembiayaan pengarusutamaan hak anak; bahwa kebijakan daerah dalam sistem pembiayaan daerah sebagai implementasi pedoman pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan dan pelaporan pengarusutamaan hak anak khususnya pembiayaan pengarusutamaan hak anak dibutuhkan dalam rangka mensejahterakan anak di Sulawesi Tengah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pembinaan, pengawasan dan pelaporan pembiayaan pengarusutamaan hak anak perlu diatur dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembiayaan Pengarusutamaan Anak Hak Anak Di Provinsi Sulawesi Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: a. mekanisme penyusunan pembiayaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. pembiayaan; dan d. Pembinaan dan Pengawasan, atas strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2016.
9 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 25 Tahun 2018

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERASIS MASYARAKAT

Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro No 25 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2022

Pengarusutamaan Gender

Hak Asasi Manusia Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perda_No_10_Tahun_2022.pdf

Abstrak

pengarusutamaan gender

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2022/NOMOR.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender; bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, -elaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas k bijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di daerah sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat dapat terwujud; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender; bahwa berdasar an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Rencana Aksi Daerah Bab V Kerja Sama Bab VI Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Penghargaan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
18 hlm

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Download :
Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2012

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Hak Asasi Manusia

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2015

Penanggulangan Kemiskinan

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan

Download :
Perda Gunungkidul No. 2 Tahun 2015 ttg Penanggulangan Kemiskinan.pdf

Abstrak

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1A/PER.KOMNAS HAM/II/2014 Tahun 2014

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga KOrban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Hak Asasi Manusia

Download :
Peraturan Komnas HAM Nomor 1A Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.