Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 38 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Cipta Kerja Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 40 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan - Kawasan - Ekonomi - Khusus - KEK

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 40, LN.2021/No.50, TLN No.6652, jdih.setkab.go.id : 93 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi: 1) lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha; 2) pengusulan pembentukan KEK; 3) penetapan KEK; 4) pembangunan dan pengoperasian KEK; 5) kelembagaan KEK; 6) pengelolaan KEK; dan 7) fasilitas dan kemudahan. Fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi: 1) perpajakan, kepabeanan, dan cukai; 2) lalu lintas barang; 3) ketenagakerjaan; 4) keimigrasian; 5) pertanahan dan tata ruang; 6) Perizinan Berusaha; dan/atau 7) fasilitas dan kemudahan lainnya. Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK meliputi area baru; perluasan KEK yang sudah ada; atau seluruh atau sebagian lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan PP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Penjelasan 34 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2019

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

Perekonomian Perindustrian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 85 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 6 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2014

Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 32 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Download :
PP Nomor 68 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Nongsa

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 68, LN.2021/No.134, TLN No.6686, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa. Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa memiliki luas 166,45 ha (seratus enam puluh enam koma empat puluh lima hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa terdiri atas riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; pariwisata; pendidikan; industri kreatif; dan/atau ekonomi lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 62 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 71 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Gresik

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 71, LN.2021/No.142, TLN No.6689, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik yang memiliki luas 2.167 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan usaha di KEK Gresik terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; dan pengembangan energi. Dewan Nasional KEK menetapkan badan usaha pembangunan dan pengelola KEK Gresik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak PP ini diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Lampiran : 1 Lbr.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2014

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 85 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019

Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

Pariwisata dan Kebudayaan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 68 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2017

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 42 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023

BADAN PENGELOLA FASILITAS KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
2023prov5.pdf

Abstrak

BADAN-PENGELOLA-FASILITAS-KAWASAN-SUCI-PURA-AGUNG-BESAKIH

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang BADAN PENGELOLA FASILITAS KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

ABSTRAK:

a. bahwa Kawasan Suci Pura Agung Besakih merupakan Huluning Jagat Bali yang harus dilindungi dan dilestarikan keagungan, kesucian, dan taksunya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia Niskala-Sakala sebagai implementasi Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru; b. bahwa untuk melindungi dan melestarikan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, diperlukan pengelolaan secara terpadu terhadap fasilitas yang ada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih agar memberi manfaat secara optimal, efektif, efisien,transparan, dan akuntabel; c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang berperan aktif dalam pengelolaan fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020
Ketentuan Umum,Badan Pengelola,Dewan Penasehat,Dewan Pengawas,Pengelolaan Keuangan,Kerja Sama, Pendanaan,Ketentuan Peralihan,Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
-
-
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.