Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Cabang Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen yang meliputi Pembentukan, Keudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah, Tata Kerja, Pengangkatan Dalam Jabatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2004.
Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2004.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2004/20 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggungjawab yang memberikan kewenangan kepada
Kabupaten Murung Raya dalam menyelenggarakan urusan –
urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan akselarasi dan kualitas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih serta untuk
menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah, perlu
menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah yang
transparan dan bertanggungjawab. Dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik diperlukan
adanya asas – asas, prinsip – prinsip dan pedoman dalam
pengelolaan keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 04 Tahun
2004
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
BAB III
STRUKTUR APBD;
BAB IV
SURPLUS DAN DEFISIT APBD;
BAB V
PEMBIAYAAN;
BAB VI
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEARAH;
BAB VII
PENETAPAN APBD;
BAB VIII
PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD;
BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH;
BAB X
PELAPORAN;
BAB XI
PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD;
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XIII
KETENTUAN LAIN – LAIN;
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
37 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Bangunan Air, Log Pond Dan Dokumen Kapal
Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
ABSTRAK:
bahwa transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menunjang pembangunan karena keberadaannya mampu menembus/mencapai daerah-daerah terpencil (pedalaman) yang mana angkutan lain tidak/ belum mampu menjangkaunya. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna menunjang pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada
masyarakat penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi angkutan sungai dan danau yang lebih berhasil guna serta berdaya guna adalah merupakan salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam rangka untuk menentukan kebijakan pembangunan sebagai daerah otonom.
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992; Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.117/M/70; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.86/AL.403/Phb-85; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.13 Tahun 1988; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun 1997.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;
BAB III
KETENTUAN PERIJINAN;
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;
BAB VII
SURAT PENDAFTARAN;
BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI;
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN;
BAB XIII
K E B E R A T A N;
BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI;
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA;
BAB XVII
P E N Y I D I K A N;
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004.
17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2004
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2004/ No.20 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2004.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
