Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

Menemukan 851 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2002

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2000 - 2004

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

PEMBANGUNAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2002/1 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2000 - 2004

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah, perlu membuat Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Tahun Anggaran 2000 - 2004 yang merupakan garis besar kebijakan pembangunan Daerah, yang berisikan kebijakan dan program - program pembangunan prioritas untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
UU No.27 Tahun 1959; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2000; PP No.25 Tahun 2000; PerDa No.17 Tahun 2000
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH BAB III : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2002.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto Nomor 5 Tahun 2002

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Kehutanan dan Perkebunan Struktur Organisasi

Download :
05 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 16 Tahun 2002

Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-16-2002.pdf

Abstrak

retribusi-perhubungan udara-pos-telekomunikasi

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2002/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 20 angka 5 dan 6 Perda No. 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang di Bidang Perhubungan Udara, Pos, dan Telekomunikasi bahwa perlu diatur mengenai pembinaan meliputi penataan, pengaturan, pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sarana perhubungan udara, pos dan telekomunikasi melalui pemberian rekomendasi dan perizinan. Berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan maka perlu dipungut dan diatur mengenai retribusinya.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1984; UU No. 15 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 37 Tahun 1985; PP No.0 Tahun 1995; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda No. 22 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2001, Keputusan DPRD No. 11 Tahun 2002.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi di bidang perhubungan udara, pos, dan telekomunikasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian rekomendasi atau izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Diatur tentang maksud dan tujuan, jenis kegiatan dan/atau usaha, perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan retribusi, golongan dan perhitungan, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, sanksi administrasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2002.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2002

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Download :
Perda-Jambi-No.6-2002.pdf

Abstrak

PAJAK - KENDARAAN - di ATAS AIR

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/NO. 8 SERI BO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Kendaraan di atas Air termasuk jenis Pajak Provinsi. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan di Atas Air
Dasar Hukum : UU No. 61 tahun 1958; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 17 tahun 1997; UU No. 18 tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000; UU No. 19 tahun 1997; UU No. 22 tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001; Keputusan Presiden No. 44 tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 173 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 21 tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 22 tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 23 tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 24 tahun 2001.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Kendaraan di atas Air, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan; 5. Ketetapan Pajak; 6. Sanksi; 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; 8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adimistrasi; 9. Keberatan dan Banding; 10. Keringanan dan Pembebasan; 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 12. Kadaluarsa; 13. Pengawasan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Penyidikan; 16. Pembagian Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2002.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2002

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
KEPPRES No.83 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 2002

Hari Tahun Baru Imlek

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
KEPPRES No.19 TH 2002.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2002

Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2002

Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak

PERTAMBANGAN - BAHAN GALIAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2002/44

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Pati, dipandang perlu mengatur usaha pertambangan daerah; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
UU No. 13 Thun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 32 Tahun 1969; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 75 Tahun 2001; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 5 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000
PERDA ini diaturditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2002.
22 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 2002

Pengesahan Agreement Establishing The Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam Untuk Pembangunan Sektor Swasta)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES No.75 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 9 Tahun 2002

Retribusi Hasil Bumi yang Dikirim ke Luar Daerah Kabupaten Nias

Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Daya Alam

Download :
perda nias no. 9 thn 2002_compare.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2002.