Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2000

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya

Download :
PP No.61 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2000

Kerja Sama Antar Desa

Desa

Download :
PERDA Kab. Bandung No.15 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2000

Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download :
Keputusan_Presiden_no_110_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2000

Lembaga Kemasyarakatan Di Desa

Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERDA Kab. Bandung No.11 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2000

Izin Industri Kayu

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA KAB KPS NO11_ TENTANG IZIN INDUSTRI KAYU.pdf

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/2 B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Industri Kayu

ABSTRAK:

Bahwa sebagai upaya dalam rangka memberikan kemudahan pemberian Izin Usaha di Bidang Industri Kayu sekaligus peningkatan Pendapatan Asli daerah Sendiri (PADS) dipandang perlu menetapkan pemberian izin Industri Kayu ;
Undang-Undangn Nomor 27 Tahun 1959 , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 ; Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1990 , Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/KEP/10/1999 , Keputusan Menteri Peran industrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/KEP/7/1997 , Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M / SK / 7 / 95 , keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 /M / SK /10 / 94
BAB I KETENTUAN UMUM , BAB II KETENTUAN PERIZINAN , BAB III TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI , BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI , BAB V TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN , BAB VI PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI , BAB VII PERINGATAN PEMBUKUAN DAN PENCABUTAN , BAB VIII INFORMASI INDUSTRI , BAB IX PERNGGANTIAN PERUBAHAN , BAB X OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN , BAB XI BESARNYA PUNGUTAN PENYETORAN BAB XI KETENTUAN PIDANA , BAB XII BESARNYA PUNGUTAN PENYETORAN , BAB XIII PENYIDIKAN , BAB XIV KETENTUAN LAIN - LAIN , BAB XV KETENTUAN PERALIHAN , BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2000.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN

Download :
Perda No 18 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2000

Pembantukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2000/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembantukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dipandang perlu untuk membentuk Dinas Sosial kabupaten kapuas
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 , Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 , Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2000.
11 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 147 Tahun 2000

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
PP No. 64 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I

Download :
PP No.147 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 150 Tahun 2000

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PP No.150 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2000

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

ORGANISASI - PEMBENTUKAN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2000/88

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa pelaksartaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan Otonomi pada Daerah Kabupaten secara luas. nyata dan bertanggung jawab ; bahwa tujuan pemberian Otonomi dimaksud pada huruf a adalah untuk meninqkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyaraKat, pengembangan kehidupan demokrasi. keadilan dan pemerataan, serta Pemeliharaan hubunqan yanq serasi antara pusat dan daerah dalam ranqka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DAerah Tingkat II Pati sebagaiana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Daerah TIngkat II Pati Nomo 7 Tahun 1994 tentang Perubahan Peratama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata KErja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DAerah Tingkat II Pati, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu diganti dengan peraturan daerah baru; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanggal 21 Desember 2000 No. 13/KEP/1999
PERDA ini mengatur Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Sekreatriat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000.
26 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2000.