Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1999

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
P_SUMUT_6_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1999

Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Mencabut :

KEPPRES No. 29 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Download :
Keppres_No_58_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 143 Tahun 1999

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres_No_143 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 1999

Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
PP No. 65 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1999

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP No. 4 th 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 60 Tahun 1999

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres_No_60_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 1999

Retribusi Penyedotan Kakus

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 7 TH 1999_RETRIBUSI_PENYEDOTAN_KAKUS.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - KAKUS

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.1999/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyedotan Kakus

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Penyedotan Kakus merupakan jenis Retribusi Daerah TIngkat II; bahwa untuk memungut retribusi tersebut, perlu diatu dengan Peraturan Daerah.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 20/KEP.1999
PERDA ini mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi pada penyedotan kakus

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1999.
17 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 112 Tahun 1999

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 Tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur

Download :
Keppres_No_112 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 1999

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1997

Download :
4685PERDA_NO_7_TAHUN_1999.pdf

Abstrak

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.1999/NO.19 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

ABSTRAK:

bahwa pengaturan kegiatan perparkiran merupakan salah satu kunci di dalarn penataan kelancaran dan ketertiban lalu lintas perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, tertib dan berdaya guna; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Parkir harus segera disesuaikan materinya; bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek, subyek retribusi dan golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi dan wilayah pemungutan retribusi, tata cara pemungutan retribusi dan sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pembinaan dan pengendalian, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1999.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1997 dicabut.
14 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No. 1 th 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 1999.