Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 79 Tahun 1999

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Namibia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres_No_79_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1999

Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 48 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 74 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995
PP No. 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990
PP No. 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
PP No. 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985

Download :
PP No. 37 th 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 164 Tahun 1999

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 82 Tahun 2004 tentang Tim Dokter Kepresidenan

Download :
Keppres_No_164_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1999

Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Download :
Ke_Pres No.1 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1999

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
Keppres_No_19_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1999

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_SINJAI_13_1999.pdf

Abstrak

pajak dan retribusi daerah

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.1999/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3692); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah; 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retrebusi daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retrebusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;
(1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan: a. rotan; b. gondo rukem (getah pinus); c. kemiri; d. lilin tawon; e. ijuk; f. madu g. pinang; h. kopi; i. cacao; j. hasil hutan ikutan lainnya. (2) Dikecualikan dari objek retribusi: a. pengambilan kayu bakar; b. pengambilan hasil hutan untuk keperluan penelitian; c. pengambilan hasil hutan ikutan oleh pemegang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1999.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal No. 14 Tahun 1999

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal

Struktur Organisasi

Download :
perda mandailing natal no.14 thn 1999_compare.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1999

Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 47 Tahun 1999 tentang Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002

Download :
Keppres_No_99_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1999

Dewan Pembina Industri Strategis

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 45 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Pembina Industri Strategis

Mencabut :

KEPPRES No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis

Download :
Keppres_No_40 Tahun 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 1999.