PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1999
Penyelenggaraan Statistik

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kependudukan dan Perkawinan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik
  2. PP No. 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi
  3. PP No. 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian
  4. PP No. 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk
Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
  2. UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
  3. UU No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999
Label Dan Iklan Pangan

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 1999
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

BUMN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 92 Tahun 1999
Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Untuk DPR, DPRD I, DAN DPRD II Secara Nasional

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
  2. PP No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 1999
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Panitera

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1999
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Lingkungan Hidup

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Diubah dengan :
  1. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan Pemerintah (PP) No. 93 Tahun 1999
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I

BUMN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan